JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menyambut positif pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Menurutnya, penempatan kedua tokoh tersebut dalam posisi strategis dapat memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam membangun keterkaitan pengelolaan sumber daya, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Abdul Rahman meyakini Bahlil dan Sarmuji memiliki kapasitas untuk menerjemahkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang perekonomian ke dalam kebijakan yang terukur dan berdampak. Sinergi kementerian yang mengoordinasikan agenda hilirisasi dan kementerian yang menangani sektor perindustrian dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada pengelolaan bahan mentah, tetapi berlanjut pada penguatan rantai produksi di dalam negeri.
Ia menilai hilirisasi di bawah koordinasi Bahlil memiliki ruang besar untuk meningkatkan nilai tambah berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Dengan pengelolaan yang terarah, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui proses produksi dan pengolahan yang menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar. Pada saat yang sama, peran Kementerian Perindustrian menjadi penting untuk memastikan penguatan kapasitas industri berjalan selaras dengan agenda tersebut.
Kolaborasi Bahlil dan Sarmuji diharapkan mampu mendorong kebijakan yang saling melengkapi, mulai dari pemanfaatan sumber daya hingga pengembangan industri bernilai tambah. Abdul Rahman memandang sinergi itu sebagai salah satu fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Hilirisasi dan industrialisasi yang berjalan searah juga dapat memperkuat posisi sektor produktif, memperluas peluang pertumbuhan, serta membantu mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Abdul Rahman menilai terdapat peluang besar untuk membangun sinergi agenda hilirisasi dan industrialisasi. Kedua agenda tersebut memiliki titik temu yang kuat karena sama-sama mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi tidak berhenti pada pengelolaan bahan mentah, tetapi diarahkan untuk menghasilkan produk setengah jadi hingga produk jadi. Dengan demikian, sumber daya yang selama ini diekspor dalam bentuk awal dapat diolah lebih lanjut melalui kapasitas industri nasional.
Menurut pandangan tersebut, agenda hilirisasi yang dikoordinasikan Bahlil dapat mencakup berbagai sektor strategis. Sumber daya mineral menjadi salah satu bidang penting, tetapi peluangnya tidak terbatas pada pertambangan. Sektor pertanian dan perikanan juga memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui pengolahan, pengemasan, dan penciptaan produk bernilai tambah. Perluasan cakupan ini berpotensi memperkuat rantai pasok domestik serta mendorong keterlibatan pelaku usaha di berbagai daerah.
Di sisi lain, arah kebijakan Sarmuji di Kementerian Perindustrian disebut menempatkan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja. Orientasi tersebut membuat penguatan industri tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan perluasan kesempatan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan daya saing usaha nasional. Industri yang terhubung dengan proses hilirisasi dapat menjadi penggerak bagi sektor pendukung, mulai dari logistik hingga jasa.
Abdul Rahman melihat keterkaitan kedua agenda ini sebagai kekuatan penting untuk menerjemahkan visi ekonomi Presiden Prabowo. Hilirisasi menyediakan basis pengolahan sumber daya, sedangkan industrialisasi memastikan terbentuknya kapasitas produksi dan ekosistem usaha yang lebih luas. Apabila dijalankan secara selaras, keduanya dapat memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri yang lebih berkelanjutan. Sinergi tersebut juga dapat membantu memastikan bahwa manfaat pemanfaatan sumber daya alam dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan perekonomian nasional.
Abdul Rahman menilai penguatan industri perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi Indonesia. Transformasi tersebut tidak sekadar meningkatkan jumlah kegiatan produksi, tetapi juga mengarahkan perekonomian dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju kegiatan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, pembangunan industri menjadi instrumen penting untuk memperkuat fondasi ekonomi, memperluas kapasitas produksi nasional, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Proses transformasi itu mencakup perkembangan industri pengolahan, akumulasi modal, transfer teknologi, serta peningkatan produktivitas. Industri pengolahan memungkinkan sumber daya domestik diolah menjadi barang dengan nilai ekonomi yang lebih besar sebelum dipasarkan. Pada saat yang sama, akumulasi modal diperlukan untuk membangun fasilitas produksi, memperbarui peralatan, dan memperluas skala usaha. Transfer teknologi membantu meningkatkan kemampuan perusahaan dan tenaga kerja, sedangkan produktivitas yang lebih tinggi memperkuat efisiensi serta daya saing.
Menurut pandangan tersebut, pengembangan industri padat teknologi dan industri padat karya tidak harus ditempatkan sebagai pilihan yang saling bertentangan. Keduanya dapat dikembangkan secara simultan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sektor. Industri berbasis teknologi berperan dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menghasilkan produk yang lebih kompetitif, serta memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi persaingan internasional.
Di sisi lain, industri padat karya tetap memiliki peran strategis karena mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Pengembangannya dapat menyerap tenaga kerja, memperluas sumber pendapatan masyarakat, dan mendukung pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan kedua jenis industri tersebut juga dapat dibangun melalui rantai pasok, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah dapat berjalan beriringan dengan perluasan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan industrialisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi, tetapi juga pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Abdul Rahman menilai industri substitusi impor dapat menjadi ruang kebijakan yang melengkapi agenda hilirisasi di bawah kepemimpinan Sarmuji. Keduanya tidak perlu ditempatkan sebagai pilihan yang saling berlawanan, karena memiliki sasaran berbeda namun dapat diarahkan untuk memperkuat fondasi industri nasional. Hilirisasi berfokus pada pengolahan sumber daya alam agar menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri. Sementara itu, substitusi impor mendorong kemampuan industri domestik untuk memproduksi barang yang selama ini dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri.
Peluang pengembangan kedua jalur tersebut didukung oleh karakteristik pasar Indonesia. Jumlah penduduk yang besar menciptakan permintaan domestik yang luas bagi berbagai produk, mulai dari kebutuhan dasar hingga barang manufaktur berteknologi menengah dan tinggi. Indonesia juga memiliki ketersediaan tenaga kerja yang dapat menjadi modal penting bagi peningkatan kapasitas produksi. Dengan penguatan keterampilan, dukungan pembiayaan, serta kepastian kebijakan, tenaga kerja tersebut dapat membantu industri menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Hilirisasi akan memperpanjang rantai nilai komoditas nasional, meningkatkan kontribusi industri, dan membuka peluang investasi pada kegiatan pengolahan. Di sisi lain, substitusi impor memperkuat basis produksi nasional melalui pengembangan pemasok, peningkatan penggunaan bahan baku lokal, dan perluasan kemampuan manufaktur. Hubungan keduanya dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar negeri. Kebijakan tersebut tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan efisiensi, kualitas, harga, dan daya saing agar tidak hanya menghasilkan perlindungan pasar, tetapi juga produktivitas berkelanjutan.
Abdul Rahman berpandangan bahwa keterhubungan agenda Bahlil dan Sarmuji dapat mendukung visi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Sinergi hilirisasi dan substitusi impor berpotensi mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, membangun industri yang lebih kuat, serta memperluas kesempatan kerja. Jika dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi, kedua agenda ini dapat memperbesar peran produksi nasional dalam perekonomian sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia.
