Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan sebagai buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Menurut Syahganda, putusan tersebut tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden maupun legitimasi pasangan presiden dan wakil presiden yang telah terpilih melalui proses konstitusional.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, pada Sabtu (10/10). Ia menjelaskan bahwa pemerintah, sebagai bagian dari rumpun eksekutif, menghormati Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga penghormatan terhadap konstitusi, pembagian kekuasaan, serta kewenangan setiap lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.
Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tidak menempatkan putusan MK sebagai dasar untuk mengganti atau memberhentikan wakil presiden. Ia menyebut putusan tersebut justru menegaskan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden tidak dapat di-impeach. Dengan demikian, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi objek perkara tidak serta-merta berujung pada pemakzulan Gibran atau perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Penegasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memandang putusan MK harus dipahami sesuai ruang lingkup dan konsekuensi hukumnya. Selama tidak terdapat keputusan lain melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, posisi wakil presiden tetap melekat pada mandat hasil pemilihan umum. Pemerintah juga berkepentingan memastikan perdebatan mengenai perkara tersebut berlangsung berdasarkan fakta, putusan resmi, dan ketentuan konstitusi, bukan melalui kesimpulan yang melampaui isi putusan. Karena itu, penghormatan terhadap MK berjalan beriringan dengan penegasan bahwa jabatan Gibran tidak terpengaruh oleh perkara tersebut.
Syahganda Nasution mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan dan dampaknya terhadap jabatan Gibran Rakabuming Raka. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap dinamika yang berlangsung, termasuk perkembangan pernyataan publik serta proses yang mungkin berjalan di ruang hukum dan politik.
Menurut Syahganda, persoalan itu belum dapat dianggap selesai hanya karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut perkara tersebut masih berpotensi bergerak melalui sejumlah jalur. “Arahnya bisa ke politik, bisa ke hukum, bisa juga melalui jalur-jalur lain,” kata Syahganda dalam keterangannya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kemungkinan keberlanjutan perkara masih terbuka, tetapi tidak secara otomatis menjelaskan bentuk proses berikutnya. Syahganda tidak merinci lembaga mana yang akan menangani persoalan tersebut, tahapan apa yang akan ditempuh, maupun mekanisme yang mungkin digunakan apabila perkara berlanjut.
Pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam konteks pemantauan tersebut, juga belum menyampaikan alur lanjutan yang spesifik. Karena itu, arah perkara belum dapat dipastikan sebagai proses politik tertentu, pengajuan hukum tertentu, atau tindakan melalui lembaga tertentu. Pernyataan mengenai jalur politik, hukum, dan jalur lain masih bersifat kemungkinan umum, bukan pengumuman tentang keputusan atau langkah resmi.
Syahganda menekankan pentingnya melihat perkembangan perkara secara bertahap. Setiap perkembangan, termasuk sikap pihak-pihak yang terlibat dan keputusan dari lembaga terkait, masih perlu dipantau sebelum kesimpulan lebih jauh dibuat. Dengan demikian, belum ada informasi resmi yang menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan jalur lanjutan, membentuk proses baru, atau mengarahkan perkara tersebut kepada institusi tertentu.
Posisi yang disampaikan saat ini adalah pemerintah terus mengikuti dinamika kasus tersebut. Kemungkinan perkara masuk ke ranah politik, hukum, atau jalur lainnya tetap disebut, namun rincian mengenai bentuk dan kelanjutannya belum dijelaskan.
Syahganda Nainggolan menyayangkan tindakan seorang anggota DPRD yang menurunkan foto Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen pendidikan dibacakan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan oleh seorang pejabat publik, terlebih karena putusan itu tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Penilaian tersebut disampaikan untuk menekankan pentingnya sikap proporsional dalam menyikapi putusan hukum dan dinamika politik.
Syahganda menilai bahwa Gibran masih memegang posisi sebagai wakil presiden setelah putusan tersebut. Karena itu, penurunan foto yang bersangkutan dipandang sebagai tindakan yang kurang elok dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap institusi negara. Perbedaan pandangan politik maupun keberatan terhadap suatu putusan tetap dapat disampaikan melalui saluran yang sesuai, tanpa harus diwujudkan dalam tindakan simbolik yang berpotensi menimbulkan kesan merendahkan jabatan resmi.
Dalam penjelasannya, Syahganda juga membandingkan tindakan anggota DPRD tersebut dengan penurunan foto Gibran oleh tukang becak di pinggir jalan. Ia menyebut kedua tindakan itu memiliki konteks yang berbeda. Masyarakat biasa dapat mengekspresikan sikapnya secara spontan, sedangkan anggota legislatif memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang lebih formal dalam kehidupan bernegara.
Perbedaan itu, menurut Syahganda, semakin penting karena anggota DPRD menerima gaji dari negara. Dengan status tersebut, seorang legislator seharusnya menunjukkan keteladanan, menjaga kepatutan, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan di ruang publik. Kritik terhadap Gibran ataupun putusan MK tetap merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penyampaiannya perlu mempertimbangkan etika kelembagaan. Sikap yang lebih tertib dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses hukum yang sedang berlangsung.
Perkara ini mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam persidangan, pemohon Denny Indrayana menyatakan bahwa dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan bukan bukti kelulusan, melainkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Dokumen tersebut dipersoalkan karena dianggap tidak menunjukkan secara langsung bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Hakim konstitusi Adies Kadier menjelaskan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah tersebut, Gibran secara faktual bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian, perkara itu tidak mengubah kedudukan Gibran dalam jabatan yang sedang dijalankannya.
MK juga menyatakan bahwa persoalan mengenai tidak adanya bukti ijazah yang setara dengan tamat SMA merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945. Putusan tersebut tidak menempatkan MK sebagai lembaga yang menentukan lebih lanjut persoalan administrasi pendidikan dimaksud. Setelah persidangan, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Rabu (7/10). Ia juga menyatakan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta menyukseskan visi, misi, dan program presiden.
Baca juga: Inovasi Pendidikan di Makassar: Edumind Wellbeing dan AI Camp | Penjelasan UGM tentang Posisi Kasmudjo dalam Pendidikan Jokowi | Mengatasi Tantangan Pendidikan di Riung Barat
