JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengundurkan diri setelah muncul kontroversi terkait temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang menuntut kepatuhan terhadap aturan, pengawasan berlapis, serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan.
Pengunduran diri itu diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Mashudi atas peristiwa yang terjadi selama dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pejabat yang memimpin institusi tidak hanya memikul tanggung jawab administratif, tetapi juga dituntut mengambil langkah ketika muncul persoalan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi di Jakarta pada Kamis (1/10). Penerimaan surat tersebut menjadi bagian dari proses penanganan persoalan yang mencuat setelah temuan di Lapas Cibinong diketahui publik. Selanjutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kontroversi mengenai fasilitas mewah di dalam lapas juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh unit pemasyarakatan. Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah persoalan menjadi sorotan, melainkan perlu berjalan secara rutin melalui pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya perlakuan istimewa, menjaga integritas petugas, serta memastikan fasilitas lembaga pemasyarakatan digunakan sesuai fungsi dan aturan.
Dalam konteks ini, keputusan Mashudi memperlihatkan bahwa tanggung jawab moral seorang pejabat dapat menjadi pertimbangan penting ketika terjadi masalah di lingkungan institusinya. Pemerintah juga perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh agar pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi berlanjut pada penguatan tata kelola dan pengawasan pemasyarakatan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan Mashudi untuk meletakkan jabatan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sikap tersebut disampaikan Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, dalam merespons pengunduran diri Mashudi yang berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kontroversi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong.
Menurut Yusril, keputusan untuk mundur tidak semata-mata berkaitan dengan posisi administratif, melainkan juga mencerminkan kesadaran pejabat terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Langkah Mashudi dinilai menunjukkan integritas karena ia bersedia mengambil tanggung jawab atas persoalan yang menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola, pengawasan, dan kepatutan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan.
Apresiasi itu diberikan karena pengunduran diri dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban personal ketika sebuah institusi menghadapi kontroversi. Yusril menilai seorang pejabat publik perlu mempertimbangkan dampak kebijakan dan kondisi di bawah kewenangannya terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam konteks fasilitas mewah di Lapas Cibinong, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keberadaan fasilitas tersebut, tetapi juga pada standar keadilan serta kesetaraan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Pernyataan Yusril menegaskan bahwa integritas moral menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan pembinaan warga binaan. Keputusan Mashudi untuk meninggalkan jabatan dipandang sebagai bentuk kesediaan menghadapi konsekuensi dari kontroversi yang berkembang, sekaligus sebagai pesan bahwa pejabat harus menjaga akuntabilitas institusi. Penghormatan tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk menelusuri persoalan fasilitas di Lapas Cibinong secara menyeluruh, termasuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan.
Yusril menilai bahwa posisi Direktur Jenderal Pemasyarakatan membawa tanggung jawab yang luas. Selama menjabat, Mashudi tidak hanya bertugas mengelola kebijakan dan administrasi pemasyarakatan, tetapi juga memikul tanggung jawab atas berbagai hal yang berlangsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Tanggung jawab tersebut mencakup pengawasan, pembinaan, serta upaya memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Menurut Yusril, etika harus menjadi dasar perilaku setiap orang yang menduduki jabatan publik. Seorang pejabat tidak cukup hanya bekerja berdasarkan kewenangan formal, melainkan juga perlu mempertimbangkan kepatutan, integritas, dan dampak keputusannya terhadap institusi maupun masyarakat. Dalam pandangan itu, tanggung jawab etik mendahului tanggung jawab hukum. Artinya, pejabat perlu mengambil sikap moral ketika terdapat persoalan dalam lingkup tugasnya, termasuk dengan mengundurkan diri apabila hal tersebut dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum. Langkah tersebut dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban moral atau etik, tetapi aspek hukum tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum menemukan bukti permulaan yang cukup dalam investigasi terhadap temuan Ombudsman di Lapas Cibinong, Mashudi tetap dapat dimintai keterangan atau pertanggungjawaban hukum meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Pemisahan ranah etik dan hukum penting agar pengunduran diri tidak dipahami sebagai akhir dari seluruh proses. Tindakan administratif atau moral tidak boleh menghalangi penyelidikan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi dasar pemeriksaan. Pada saat yang sama, penilaian hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau keputusan pengunduran diri. Yusril berharap Mashudi tidak terlibat dalam persoalan hukum tersebut, serta agar pemeriksaan berlangsung secara objektif, transparan, dan menghormati hak semua pihak.
Pengunduran diri Mashudi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik kementerian, Akbar Hadi, yang menegaskan bahwa pekerjaan di bidang pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Secara administratif, pengunduran diri seorang pejabat tidak serta-merta menghentikan layanan publik maupun kegiatan kedinasan yang menjadi tanggung jawab kementerian. Pelaksanaan tugas tetap dilakukan melalui struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berbagai layanan pemasyarakatan kepada masyarakat dan warga binaan tetap berlangsung sesuai prosedur.
Operasional pada unit-unit pemasyarakatan juga tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Petugas dan pejabat terkait menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan aturan kedinasan, sehingga perubahan pada posisi pimpinan tidak mengubah standar pelayanan, koordinasi, maupun tanggung jawab institusional yang telah berjalan.
Akbar Hadi menyampaikan bahwa kementerian tetap memastikan roda pemerintahan berjalan normal, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemasyarakatan. Administrasi, pelayanan, dan tugas rutin di lingkungan kementerian tetap diproses melalui saluran resmi serta mengikuti tata kerja yang berlaku.
Penjelasan itu menempatkan pengunduran diri Mashudi sebagai perubahan administratif pada tingkat jabatan, bukan penghentian terhadap fungsi kelembagaan. Kementerian tetap menjalankan layanan dan kewajiban kedinasan melalui perangkat organisasi yang tersedia, dengan berpedoman pada peraturan dan mekanisme internal. Informasi mengenai keberlangsungan layanan tersebut menjadi penegasan bahwa aktivitas pemasyarakatan tetap berjalan tanpa gangguan administratif yang memengaruhi masyarakat.
