JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut berlangsung pada sore hari dan menjadi salah satu agenda Presiden dalam memperkuat koordinasi komunikasi pemerintahan. Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo memanggil Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Pertemuan dengan jajaran pimpinan lembaga komunikasi pemerintah itu menunjukkan perhatian Presiden terhadap pentingnya penyampaian informasi publik yang terarah, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Pembahasan utama pertemuan berkaitan dengan penguatan peran Bakom sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan dapat membantu menyampaikan kebijakan, program, serta berbagai keputusan pemerintah melalui cara yang sederhana dan relevan dengan kebutuhan publik.
Komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga membuka ruang dialog pemerintah dan warga. Karena itu, pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan keragaman latar belakang masyarakat, termasuk perbedaan tingkat pemahaman terhadap istilah dan kebijakan pemerintahan. Penyampaian pesan yang jelas dinilai penting agar informasi resmi tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Pertemuan di Hambalang juga mencerminkan perlunya koordinasi yang lebih erat pimpinan negara dan unsur yang bertanggung jawab atas komunikasi publik. Melalui penguatan fungsi Bakom, pemerintah diharapkan mampu merespons pertanyaan, masukan, dan aspirasi masyarakat secara lebih cepat serta terukur.
Selain mengedepankan bahasa yang sederhana, komunikasi pemerintah juga diarahkan untuk berlangsung secara dialogis. Artinya, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat menyampaikan tanggapan terhadap kebijakan negara. Arah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memiliki tanggung jawab penting dalam menjelaskan program pemerintah, hasil kerja, serta manfaatnya bagi masyarakat. Peran tersebut tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi mencakup upaya memastikan setiap pesan dapat diterima, dipahami, dan dikaitkan dengan kebutuhan publik. Melalui komunikasi yang terencana, masyarakat dapat mengetahui alasan suatu program dijalankan, sasaran yang hendak dicapai, serta perubahan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Arahan Presiden Prabowo menekankan perlunya penggunaan bahasa yang sederhana dan dialogis dalam komunikasi pemerintah. Bahasa yang mudah dipahami akan mengurangi jarak pemerintah dan masyarakat, terutama ketika informasi berkaitan dengan kebijakan yang memiliki istilah teknis atau mekanisme yang kompleks. Penyampaian pesan perlu menghindari ungkapan yang berbelit-belit dan lebih mengutamakan contoh konkret, penjelasan langsung, serta konteks yang dekat dengan pengalaman warga.
Bakom juga perlu menjelaskan lebih dari sekadar apa yang telah dikerjakan pemerintah. Setiap kebijakan memiliki arah, pertimbangan, dan pemikiran yang melandasinya. Unsur-unsur tersebut perlu diterangkan secara terbuka agar publik memahami hubungan persoalan yang dihadapi, pilihan kebijakan yang diambil, dan manfaat yang ditargetkan. Penjelasan semacam ini dapat membantu masyarakat menilai kebijakan secara lebih utuh, tidak hanya berdasarkan potongan informasi atau hasil jangka pendek.
Pendekatan dialogis berarti komunikasi berlangsung dua arah. Bakom perlu membuka ruang bagi pertanyaan, masukan, dan kritik dari masyarakat, kemudian memastikan tanggapan tersebut menjadi bagian dari perbaikan penyampaian informasi. Kanal komunikasi yang mudah diakses, respons yang cepat, dan konsistensi pesan antarlembaga menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, komunikasi pemerintah dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan, pelaksanaan program, dan pemahaman masyarakat secara lebih efektif.
Presiden Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak boleh berlangsung satu arah. Penyampaian informasi kepada masyarakat perlu diiringi dengan kesediaan untuk mendengarkan berbagai masukan yang muncul di ruang publik. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya menjadi sarana untuk menjelaskan kebijakan, program, atau keputusan pemerintah, tetapi juga menjadi jalur untuk memahami kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam arahan tersebut, Bakom diharapkan berperan aktif menyerap aspirasi publik, termasuk keluhan, kritik, dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap masukan yang diterima tidak berhenti pada proses pendengaran, melainkan perlu diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait. Masukan tersebut juga diharapkan dapat disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari informasi yang menggambarkan kondisi serta perhatian masyarakat.
Peran ini menempatkan Bakom sebagai penghubung dalam proses komunikasi pemerintah dan publik. Di satu sisi, Bakom menyampaikan informasi pemerintah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Di sisi lain, Bakom mendengarkan suara masyarakat dan memastikan aspirasi tersebut diteruskan melalui saluran yang sesuai. Pola komunikasi semacam ini membuka ruang bagi pertukaran informasi yang lebih teratur dan berkesinambungan.
Arahan Presiden juga menghubungkan komunikasi pemerintah dengan hubungan yang lebih terbuka pemerintah, media, dan masyarakat. Media memiliki ruang untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, kritik, serta berbagai tanggapan publik. Pemerintah kemudian diharapkan meresponsnya melalui komunikasi yang dialogis, sehingga hubungan antarpihak tidak hanya berlangsung ketika terdapat pengumuman atau kebijakan tertentu. Komunikasi yang berjalan dua arah memungkinkan informasi dan aspirasi bergerak secara berkelanjutan masyarakat, media, kementerian, lembaga, dan Presiden.
Pengangkatan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono menandai perubahan kepemimpinan di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Syahganda dipercaya menjabat sebagai Kepala Bakom RI, sedangkan Fadli ditetapkan sebagai Wakil Kepala Bakom RI. Posisi tersebut menempatkan keduanya sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam mengelola penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat.
Pelantikan itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Bakom. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026. Landasan hukum ini menjadi dasar resmi bagi dimulainya masa tugas Syahganda dan Fadli dalam memimpin lembaga komunikasi pemerintah. Kehadiran dua pejabat baru itu juga diharapkan memperkuat koordinasi informasi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, serta publik.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang sebelumnya memimpin Bakom. Pada kesempatan yang sama, Qodari dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota. Perubahan penugasan tersebut menunjukkan adanya penataan lanjutan dalam struktur pemerintahan sekaligus perpindahan tanggung jawab strategis di pejabat negara. Dengan pengalaman dan mandat baru yang dimiliki, kepemimpinan Bakom memasuki tahap baru yang menuntut konsistensi, ketepatan, dan keterbukaan dalam berkomunikasi.
Pembahasan awal mengenai penguatan tugas komunikasi Bakom di bawah kepemimpinan baru berlangsung dalam pertemuan di Hambalang. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membicarakan arah kerja lembaga, termasuk kebutuhan menghadirkan komunikasi pemerintah yang lebih sederhana, jelas, dan dialogis. Selain menyusun prioritas, pembahasan itu juga menjadi pijakan bagi Syahganda dan Fadli untuk memperkuat pesan kebijakan serta membangun hubungan informasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
