Medan, 27 Juni 2025 – Kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh anggota polisi lalu lintas di Kota Medan kembali mencoreng citra institusi Polri. Seorang oknum Polantas bernama Aiptu Rudi Hartono terekam kamera warga tengah meminta uang sebesar Rp100 ribu dari seorang pengendara wanita yang melawan arus di Jalan Palang Merah.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas peristiwa memalukan ini. Dalam pernyataannya, Gidion mengaku sangat menyesalkan tindakan anak buahnya dan berjanji akan memberikan sanksi tegas.
“Saya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kepada ibu yang menjadi korban dari anggota saya, Rudi Hartono,” ujar Gidion dalam konferensi pers pada Jumat (27/6).
Gidion menegaskan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Aiptu Rudi sejak laporan diterima. Saat ini, Rudi telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) sebagai bagian dari proses penindakan disipliner.
“Saya akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dan saya akan bertanggung jawab penuh. Jika ada pihak lain yang dirugikan, silakan hubungi saya secara langsung,” tambahnya.
Dalam video yang viral, Aiptu Rudi bahkan tidak turun dari kendaraannya saat melakukan pungli. Ia hanya berkomunikasi dari dalam mobil, lalu menerima uang dari pengendara wanita tersebut. Aksi tersebut memicu kemarahan publik yang menilai tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi juga bentuk kejahatan yang harus diproses secara pidana.
Sejumlah pihak menyerukan agar sanksi yang diberikan bukan sebatas mutasi atau alih jabatan, namun lebih dari itu: pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dan proses hukum hingga ke meja hijau.
“Mungkin efek jera adalah solusi. Bukan cuma mutasi apalagi alih jabatan, tapi penjara dan pemecatan,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Medan, menyuarakan kegeraman warga.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi di tubuh Polri masih menghadapi tantangan besar. Ketegasan pimpinan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi aparat menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan membangun kembali kepercayaan publik.