JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan transisi energi hijau dan pembangunan ekosistem digital sebagai dua penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun fondasi ekonomi yang tidak hanya produktif dalam jangka pendek, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ketersediaan energi bersih yang memadai menjadi syarat penting bagi kegiatan industri, sementara konektivitas serta layanan digital yang kuat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing pelaku usaha.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan di Jakarta, Senin (5/10/2026), bahwa pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan kedua sektor tersebut. Menurutnya, agenda energi dan digital tidak dapat berjalan secara terpisah karena saling memperkuat dalam mendukung transformasi ekonomi. Pengembangan pembangkit energi terbarukan, jaringan listrik, pusat data, konektivitas internet, serta layanan berbasis teknologi perlu dirancang dalam kerangka kebijakan yang selaras dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan nasional.
Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh keterbatasan pasokan energi atau kesenjangan infrastruktur digital. Energi bersih yang terjangkau dapat membantu menekan biaya operasional industri sekaligus mengurangi emisi. Di sisi lain, percepatan pembangunan digital memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat mengakses informasi, transaksi, serta layanan secara lebih cepat dan efisien. Keduanya menjadi fondasi bagi lahirnya sektor usaha baru dan peningkatan produktivitas.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global. Kepastian kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan diharapkan dapat menarik investasi bernilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa target pertumbuhan jangka panjang perlu ditopang oleh pembangunan energi dan digital yang terintegrasi, bukan oleh kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Strategi pengembangan energi bersih dan infrastruktur digital memiliki hubungan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut membutuhkan peningkatan investasi nasional sekitar 8–9 persen, dengan kebutuhan realisasi penanaman modal diperkirakan mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Besarnya kebutuhan modal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur yang mampu menarik investasi industri, teknologi, dan layanan digital.
Pasokan energi hijau menjadi salah satu prasyarat untuk memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional yang diperkirakan mencapai 700–800 terawatt-hour (TWh) pada 2030. Ketersediaan listrik yang cukup, stabil, dan semakin rendah emisinya akan memperkuat daya saing manufaktur serta mendukung pengembangan pusat data. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 100 gigawatt peak. Penambahan kapasitas tersebut perlu disertai perencanaan sistem, pembiayaan, serta pengadaan teknologi yang konsisten.
Penguatan pembangkit juga harus berjalan bersama pembangunan jaringan transmisi. Rencana jaringan sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit ditujukan untuk menjaga keandalan penyaluran listrik dari sumber energi ke kawasan industri dan fasilitas pusat data. Infrastruktur transmisi yang memadai dapat mengurangi risiko gangguan, memperluas integrasi pembangkit terbarukan, dan membantu pemerataan pasokan antarwilayah.
Dimensi pemerataan tercermin dalam program listrik desa. Setelah menjangkau 1.505 titik pada 2025, cakupannya ditargetkan meningkat menjadi 4.390 lokasi pada 2026. Perluasan ini diarahkan untuk mendorong rasio elektrifikasi melewati 99 persen sekaligus meningkatkan indeks ketahanan energi ke level 7,13. Dengan demikian, investasi energi tidak hanya menopang pusat pertumbuhan baru, tetapi juga memperkuat produktivitas masyarakat dan membuka peluang ekonomi di daerah.
Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru, terutama apabila pengelolaannya diarahkan pada peningkatan nilai tambah. Nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara bukan hanya komoditas untuk diekspor dalam bentuk mentah, melainkan bahan penting bagi industri manufaktur, teknologi, serta infrastruktur energi. Strategi hilirisasi memungkinkan pengolahan dilakukan di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja, memperluas basis industri, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat kemampuan teknologi nasional.
Peluang tersebut semakin besar ketika hilirisasi dirancang dengan konsep energi bersih. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam proses pengolahan dapat mengurangi emisi, meningkatkan daya saing produk, dan menjawab tuntutan pasar global terhadap rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu contoh utama. Nikel, tembaga, dan mineral lainnya dapat diolah menjadi bahan baterai, komponen kendaraan, hingga produk kendaraan listrik. Ekosistem ini disebut berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat, di tengah estimasi permintaan global yang dapat mencapai US$5,91 triliun pada 2045.
Posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia juga diperkuat oleh ketersediaan mineral kritis serta bahan baku panel surya, termasuk pasir silika. Kombinasi sumber daya tersebut memberi peluang untuk membangun industri energi terintegrasi, dari pengolahan bahan mentah hingga produksi teknologi rendah karbon. Menurut Haryo, minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan bahwa negara-negara tersebut melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam pengembangan teknologi transisi energi. Kerja sama itu juga diarahkan untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis global di Indonesia, sekaligus mendorong investasi, transfer pengetahuan, dan penguatan standar industri nasional.
Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan yang lebih beragam untuk mempercepat agenda energi hijau di Indonesia. Instrumen seperti green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dioptimalkan untuk menghimpun modal publik maupun swasta. Pendekatan ini penting karena pembangunan energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, serta infrastruktur pendukung membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan. Green bonds dapat mengarahkan dana investor pada proyek yang memiliki manfaat lingkungan terukur, sedangkan blended finance memadukan pembiayaan komersial dengan dukungan pemerintah atau lembaga pembangunan guna menurunkan risiko investasi.
Melalui JETP dan AZEC, Indonesia juga memperkuat kerja sama internasional untuk memperoleh akses pendanaan, teknologi, dan pengetahuan yang mendukung pengurangan emisi. Berbagai skema tersebut perlu dirancang secara terpadu agar mampu menjawab kebutuhan proyek sekaligus menjaga keterjangkauan energi dan keberlanjutan fiskal. Transparansi, tata kelola yang baik, serta kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan manfaat pembiayaan dirasakan secara luas.
Dukungan finansial perlu berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong perluasan program magang bagi lulusan perguruan tinggi agar mereka memperoleh pengalaman langsung dalam proyek energi bersih, digitalisasi, dan pengelolaan infrastruktur modern. Pada saat yang sama, program vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri hijau, termasuk keterampilan instalasi dan pemeliharaan pembangkit terbarukan, analisis data, efisiensi energi, serta teknologi rendah karbon. Keterhubungan lembaga pendidikan dan dunia usaha akan membantu mengurangi kesenjangan kompetensi.
Haryo menilai integrasi potensi energi hijau dan digitalisasi merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah optimistis, perpaduan pembiayaan inovatif dan tenaga kerja unggul dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Selain menekan dampak lingkungan, agenda tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru yang berkualitas, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas manfaat ekonomi di berbagai daerah.
