JAMBI, JAMBI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembangunan ratusan sumur bor. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kebutuhan terhadap sumber air menjadi semakin penting. Kehadiran sumur bor diharapkan dapat mendukung respons yang lebih cepat dan terukur apabila terjadi karhutla di wilayah yang memerlukan penanganan.
Pembangunan sumur bor dilakukan dan disebarkan di berbagai kabupaten serta kota di Kalimantan Tengah. Penyebaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan tidak hanya diarahkan pada satu kawasan, melainkan mencakup sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan sarana air. Dengan tersedianya sumber air yang lebih dekat, petugas dan unsur terkait dapat memiliki tambahan dukungan dalam proses pemadaman, sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Selain untuk kebutuhan pemadaman karhutla, sumur bor juga diarahkan untuk membantu memastikan ketersediaan air bagi masyarakat. Fungsi ganda ini menjadikan pembangunan infrastruktur tersebut relevan bagi penanganan keadaan darurat sekaligus pemenuhan kebutuhan warga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan penyediaan sumber air sebagai bagian penting dari kebijakan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Melalui pembangunan yang dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap air serta memperkuat koordinasi penanganan karhutla secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kesiapan daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap sumber air yang dapat diandalkan.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjelaskan bahwa ratusan sumur bor yang disiapkan pemerintah memiliki peruntukan berbeda sesuai kebutuhan di lapangan. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika musim kemarau meningkatkan risiko munculnya titik api di berbagai wilayah.
Jenis sumur bor pertama dibangun secara khusus untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla. Sumber air ini diharapkan dapat mempercepat mobilisasi petugas dan membantu menyediakan pasokan air ketika proses pemadaman berlangsung. Keberadaannya penting di kawasan yang sulit memperoleh air dari sungai, embung, atau sumber air lain, sehingga penanganan kebakaran tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi geografis dan jarak menuju fasilitas air terdekat.
Sementara itu, jenis sumur bor kedua dirancang dengan fungsi yang lebih luas. Selain dapat digunakan untuk membantu pemadaman kebakaran, sumur tersebut juga ditujukan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Fungsi ganda ini membuat pembangunan sumur bor tidak hanya berkaitan dengan pengendalian bencana, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga, khususnya di daerah yang menghadapi kekeringan selama kemarau panjang.
Agustiar menekankan bahwa ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian dalam perencanaan penanganan musim kemarau. Ketika curah hujan menurun dalam waktu lama, sebagian masyarakat dapat mengalami kesulitan memperoleh air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, sumur bor dengan manfaat ganda diharapkan mampu menjadi sumber pasokan alternatif yang dapat digunakan secara lebih berkelanjutan oleh warga, sekaligus mendukung kesiapsiagaan daerah menghadapi karhutla.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun infrastruktur yang memberikan manfaat langsung dan berlapis. Sumur bor tidak hanya dipersiapkan untuk merespons kebakaran setelah terjadi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak kekeringan. Dengan demikian, penyediaan air menjadi bagian penting dari perlindungan warga dan pengelolaan risiko bencana di Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, pemerintah daerah membahas kebutuhan penambahan sumur bor sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Pada kesempatan tersebut, gubernur menerima laporan mengenai masih adanya permintaan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi di wilayah Kotawaringin Barat.
Laporan itu menunjukkan bahwa kebutuhan sarana penyediaan air masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan. Permintaan tambahan tersebut terutama berasal dari wilayah pesisir, yang menjadi salah satu area dengan kebutuhan pembangunan sumur bor. Pemerintah daerah menyampaikan informasi itu kepada gubernur sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan dalam menyiapkan dukungan yang diperlukan.
Dari sejumlah permintaan yang tercatat, Kecamatan Kumai menjadi wilayah dengan jumlah pengajuan terbanyak. Informasi tersebut menempatkan Kumai sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan mengenai rencana pembangunan sumur bor tambahan di Kotawaringin Barat. Namun, pertemuan itu tidak merinci kondisi setiap lokasi maupun bentuk kebutuhan masing-masing kawasan.
Penyampaian laporan mengenai 15 lokasi tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Data permintaan dari Kotawaringin Barat dapat digunakan untuk membantu pemetaan kebutuhan pembangunan sumur bor secara lebih terarah. Dengan demikian, rencana penyiapan fasilitas tersebut tetap memperhatikan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, khususnya dari kawasan pesisir.
Gubernur menerima laporan itu sebagai informasi penting dalam pembahasan langkah antisipasi di daerah. Sementara itu, Kotawaringin Barat menyampaikan kebutuhan berdasarkan permintaan yang masih ada di lapangan, tanpa menjelaskan rincian tambahan mengenai karakteristik setiap lokasi. Fokus pembahasan tetap pada jumlah lokasi yang memerlukan pembangunan sumur bor dan wilayah dengan permintaan paling banyak, yakni Kecamatan Kumai.
Setelah menerima laporan mengenai kebutuhan pembangunan sumur bor pada sejumlah lokasi, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan arahan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Arahan itu disampaikan sebagai respons langsung atas kebutuhan yang disampaikan dalam pertemuan, terutama terkait dukungan terhadap upaya menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kondisi kekeringan di wilayah yang memerlukan ketersediaan sumber air.
Agustiar Sabran menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, agar menindaklanjuti permintaan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi yang telah disebutkan dalam laporan. Penugasan tersebut menempatkan perangkat daerah terkait untuk mencermati kebutuhan yang disampaikan dan memprosesnya sesuai kewenangan serta informasi lokasi yang telah diterima dalam pertemuan.
Instruksi gubernur tersebut menunjukkan bahwa laporan kebutuhan sumur bor menjadi dasar bagi langkah tindak lanjut pemerintah daerah. Namun, arahan itu belum memuat kepastian mengenai jadwal pengerjaan, sumber anggaran, maupun jumlah sumur tambahan yang akan dibangun. Demikian pula, belum terdapat keterangan mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di lokasi-lokasi yang dimaksud. Tahap berikutnya berada pada proses tindak lanjut Dinas Kehutanan terhadap permintaan yang telah disampaikan kepada pemerintah provinsi.
Dengan demikian, keputusan Agustiar Sabran merupakan respons administratif dan kebijakan atas kebutuhan yang dilaporkan dalam pertemuan. Instruksi kepada Agustan Saining diarahkan untuk memastikan permintaan tersebut ditangani lebih lanjut berdasarkan lokasi yang telah disebutkan, tanpa mendahului informasi mengenai pelaksanaan teknis maupun capaian pembangunan. Langkah ini menegaskan perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan sarana pendukung pengendalian karhutla dan penanganan kekeringan, sekaligus menjaga agar proses berikutnya berjalan berdasarkan laporan dan kewenangan instansi terkait.
