JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melihat industri obat dan makanan memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar memperkirakan sektor tersebut dapat memberikan kontribusi sekitar Rp10 ribu triliun setiap tahun apabila seluruh kegiatan usaha di dalamnya dihitung secara menyeluruh. Perkiraan itu mencakup aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, serta berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan pelaku usaha dalam skala berbeda.
Besarnya potensi tersebut berkaitan dengan jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor farmasi dan pangan. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 45.000 perusahaan besar serta 4,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika digabungkan, jumlahnya mencapai sekitar 4,3 juta pelaku usaha. Angka ini menunjukkan bahwa industri obat dan makanan tidak hanya ditopang oleh perusahaan berskala nasional, tetapi juga oleh jutaan pelaku usaha yang beroperasi di daerah dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Nilai pendapatan para pelaku usaha tersebut tentu sangat beragam. Sebagian dapat mencatatkan omzet ratusan juta rupiah per tahun, sementara perusahaan lain mampu menghasilkan ratusan miliar rupiah. Pada tingkat yang lebih besar, terdapat pula badan usaha dengan pendapatan hingga triliunan, bahkan ratusan triliun rupiah. Keragaman skala inilah yang menjadi dasar bagi perhitungan potensi kontribusi secara agregat. Taruna menegaskan bahwa nilai sekitar Rp10 ribu triliun bukan angka yang dibuat-buat apabila seluruh pelaku usaha digabungkan. Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya dampak ekonomi sektor obat dan makanan, meskipun realisasi kontribusinya tetap dipengaruhi oleh kinerja usaha, kapasitas produksi, daya beli, serta kondisi pasar.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan nilai manfaat sebesar Rp8,83 triliun untuk mendukung jamaah calon haji reguler pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Alokasi tersebut disiapkan setelah pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menetapkan komposisi pembiayaan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nilai manfaat itu menjadi bagian dari dukungan pembiayaan yang diperlukan agar operasional penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan haji 2027. BPKH juga memastikan dana senilai Rp8,83 triliun tersebut dapat dicairkan tepat waktu. Kesiapan pencairan ini ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi jamaah calon haji reguler. Dengan demikian, penyaluran nilai manfaat dilakukan dalam kerangka pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR RI.
Alokasi nilai manfaat tersebut juga berkaitan dengan pembahasan mengenai subsidi dalam struktur biaya haji. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa subsidi yang diberikan kepada jamaah termasuk dalam postur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Posisi ini menempatkan subsidi sebagai bagian dari susunan pembiayaan perjalanan ibadah haji, bukan sebagai komponen yang berdiri di luar postur Bipih. Karena itu, dukungan BPKH melalui nilai manfaat Rp8,83 triliun terhubung dengan pengaturan komposisi biaya haji yang telah disepakati pemerintah dan Komisi VIII DPR RI.
Penetapan alokasi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan haji 2027 melibatkan pembagian peran pemerintah, DPR RI, dan BPKH. Pemerintah serta Komisi VIII DPR RI menetapkan komposisi dan biaya haji, sementara BPKH menyiapkan penyaluran nilai manfaat sesuai alokasi yang telah ditentukan. Keterangan mengenai pencairan tepat waktu menjadi bagian penting dari dukungan terhadap kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Baru untuk tahun ajaran 2027/2028. Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 3 Oktober hingga 13 November 2026. Pembukaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses terhadap pendidikan menengah berkualitas sekaligus menyiapkan calon peserta didik yang memiliki potensi akademik, karakter, dan kemampuan kepemimpinan.
Melalui proses seleksi tersebut, pemerintah menyiapkan ratusan beasiswa bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Informasi mengenai ketentuan pendaftaran, tahapan seleksi, serta dokumen yang diperlukan akan disampaikan melalui kanal resmi kementerian dan laman pendaftaran. Calon peserta didik diharapkan mencermati setiap persyaratan dan jadwal agar seluruh proses dapat diikuti secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa SMA Unggul Garuda Baru dirancang bukan sekadar sebagai sekolah dengan fasilitas lebih baik, melainkan sebagai ekosistem pendidikan khusus. Ekosistem tersebut akan mengintegrasikan kurikulum bertaraf internasional, pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan karakter. Pendekatan ini diharapkan mampu membekali siswa agar siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam berbagai bidang.
Selain kurikulum yang dirancang secara komprehensif, sekolah tersebut akan didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap. Kualitas guru dan tenaga kependidikan juga menjadi perhatian utama agar kegiatan belajar berlangsung efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan setiap siswa. Dukungan lingkungan akademik yang kuat diharapkan dapat mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan secara optimal.
Pemerintah menyiapkan beasiswa penuh bagi peserta yang terseleksi di SMA Unggul Garuda Baru. Beasiswa ini memungkinkan siswa mengikuti pembelajaran dengan fokus penuh tanpa terbebani persoalan biaya pendidikan. Dengan dukungan tersebut, kesempatan menempuh pendidikan unggul diharapkan terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki prestasi dan potensi tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) anti-fraud akademik nasional untuk menangani berbagai bentuk kecurangan di perguruan tinggi. Usulan ini mencakup praktik jasa joki skripsi, pemalsuan karya ilmiah, hingga tindakan lain yang memungkinkan seseorang memperoleh nilai atau gelar tanpa memenuhi proses akademik secara semestinya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran individual semata karena berpotensi merusak mutu pendidikan tinggi secara luas.
Praktik joki skripsi dinilai sangat berbahaya karena gelar yang diperoleh melalui cara tersebut belum tentu mencerminkan kompetensi pemiliknya. Lulusan yang tidak menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya dapat menghadapi kesulitan ketika memasuki dunia kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memicu bencana demografi, terutama apabila jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi kualitas sumber daya manusia yang memadai. Fikri juga mengingatkan bahwa kecurangan akademik dapat menurunkan kepercayaan industri terhadap ijazah perguruan tinggi dalam negeri. Karena itu, satgas nasional diharapkan mampu memperkuat pencegahan, pengawasan, penindakan, serta koordinasi antarlembaga dalam menjaga integritas akademik.
Isu lain berkaitan dengan pelayanan keagamaan, khususnya subsidi pemerintah dalam postur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh memandang subsidi tersebut sebagai bukti kehadiran negara dalam mengurus dan memfasilitasi kebutuhan warga negara. Dukungan pembiayaan itu menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan.
Pandangan tersebut menempatkan subsidi haji sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk membantu warga menjalankan ibadah sesuai ketentuan dan kemampuan yang tersedia. Kebijakan pembiayaan perlu tetap dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kepentingan jemaah, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam penyelenggaraan layanan keagamaan.
