DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatan di tengah kembali mencuatnya isu perombakan kabinet. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Pigai ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat, 2 Oktober. Ia menyampaikan sikap itu secara terbuka saat pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan susunan kabinet kembali muncul dalam pemberitaan dan perbincangan publik.
Pigai menyatakan bahwa kemungkinan adanya reshuffle kabinet tidak membuatnya merasa cemas. Menurut dia, seorang pejabat tidak perlu menunjukkan kegelisahan hanya karena beredar isu mengenai pergantian posisi dalam pemerintahan. Ia menegaskan, dirinya siap menghadapi keputusan apa pun yang nantinya ditetapkan, termasuk apabila harus meninggalkan jabatan sebagai Menteri Hak Asasi Manusia.
Ia juga menjelaskan alasan tidak memilih menunggu di Jakarta untuk memantau perkembangan situasi. Pigai mengatakan bahwa dirinya tidak perlu berada di ibu kota atau terus memeriksa kabar melalui telepon hanya karena isu perombakan kabinet sedang kembali mencuat. “Saya tidak takut dicopot. Saya tidak memilih menunggu di Jakarta atau memantau situasi melalui telepon karena saya tidak cemas,” ujar Pigai, dengan maksud menegaskan bahwa dirinya tetap tenang menghadapi kemungkinan tersebut.
Sikap itu menunjukkan bahwa Pigai tidak menjadikan isu reshuffle sebagai alasan untuk mengubah aktivitasnya atau memperlihatkan kekhawatiran berlebihan. Saat ditemui di Denpasar, ia memilih menyampaikan pandangannya secara langsung dan menekankan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan jabatan merupakan kewenangan pihak yang berwenang. Pernyataannya berfokus pada ketegasan pribadi untuk menerima apa pun keputusan yang akan diambil, tanpa memperluasnya pada spekulasi mengenai waktu, komposisi, ataupun nama-nama yang mungkin terdampak dalam perombakan kabinet.
Natalius Pigai menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan posisi dalam kabinet bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa setiap menteri harus siap menerima keputusan politik dan administratif yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi Pigai, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang pelaksanaannya bergantung pada kepercayaan presiden, sehingga keberlanjutan maupun berakhirnya masa tugas seorang menteri merupakan bagian dari kewenangan kepala negara.
Pigai memandang Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk menilai kinerja seluruh anggota kabinet secara menyeluruh. Penilaian tersebut dapat mencakup pencapaian program, efektivitas pelaksanaan kebijakan, kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian kerja kementerian dengan arah pemerintahan. Berdasarkan evaluasi itu, presiden memiliki otoritas untuk menentukan apakah seorang menteri tetap dipertahankan atau perlu digantikan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai susunan kabinet tidak semestinya didahului oleh tekanan atau penilaian dari pihak lain.
Dalam menyikapi isu perombakan kabinet, Pigai memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. Ia tidak menyampaikan dugaan mengenai nama menteri yang mungkin terkena perubahan, termasuk waktu pelaksanaannya. Sikap itu juga memperlihatkan kesediaannya untuk menghormati mekanisme konstitusional dan keputusan pemimpin pemerintahan. Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kemungkinan apa pun, sebab fokus utama seorang pejabat seharusnya adalah menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, isu pergantian menteri dipandang sebagai hak prerogatif presiden, bukan persoalan yang perlu dihadapi melalui spekulasi atau polemik terbuka.
Natalius Pigai menilai bahwa ukuran utama dalam mengevaluasi seorang menteri semestinya adalah kinerja dan pencapaian yang telah dihasilkan selama menjalankan tugas. Menurutnya, penilaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada hasil survei atau pandangan wartawan. Kedua hal tersebut dapat menjadi bagian dari dinamika informasi publik, tetapi bukan ukuran tunggal untuk menentukan apakah seorang menteri bekerja dengan baik atau tidak.
Pigai menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan perlu dilihat melalui data dan indikator yang jelas. Dengan pendekatan tersebut, penilaian terhadap para menteri dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja yang tampak dalam pelaksanaan pekerjaan serta pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar yang lebih relevan dibandingkan persepsi yang berkembang di ruang publik.
Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo merupakan seorang intelektual yang menilai berdasarkan data. Karena itu, Pigai meyakini presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam melihat performa setiap anggota kabinet. Penilaian tersebut mencakup KPI atau indikator kinerja para menteri, sehingga keputusan mengenai keberlanjutan atau evaluasi jabatan berada dalam kerangka kewenangan presiden.
Dalam konteks tersebut, Pigai mengingatkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk menilai KPI maupun indikator kinerja para menteri. Hak itu merupakan bagian dari kewenangan presiden dalam mengelola pemerintahan dan menentukan susunan kabinet. Pigai juga mengaitkan pengakuan yang diterimanya dengan kerja yang telah dilakukan. Ia menekankan bahwa penghargaan atau kepercayaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang dijalankan, tanpa perlu menambahkan capaian atau program lain di luar yang telah disebutkan. Pandangan itu menunjukkan keyakinannya bahwa kontribusi seseorang sebaiknya dinilai melalui hasil kerja yang nyata dan dapat dilihat berdasarkan data.
Natalius Pigai menyatakan tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri meskipun isu perombakan kabinet kembali muncul. Wacana reshuffle tidak membuatnya mengurangi perhatian terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya di kementerian. Ia memilih berfokus pada pelaksanaan program, pelayanan publik, serta agenda pemerintahan yang harus berjalan sesuai ketentuan. Bagi Pigai, kemungkinan adanya perubahan susunan kabinet tidak semestinya menghambat pelaksanaan tugas selama dirinya masih dipercaya dan diberi mandat untuk bekerja.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai tidak ingin menjadikan isu pencopotan sebagai alasan untuk menghentikan atau mengubah kinerjanya. Ia menegaskan bahwa tugas sebagai menteri harus tetap dijalankan secara profesional, terlepas dari berbagai pemberitaan dan spekulasi mengenai posisi di dalam kabinet. Pigai juga tidak menyampaikan langkah khusus untuk menghadapi kemungkinan pergantian jabatan. Ia menyerahkan seluruh proses politik dan keputusan terkait susunan kabinet kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Penilaian terhadap kinerja Pigai, menurut sikap yang disampaikannya, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi para menteri serta menentukan keberlanjutan mereka dalam pemerintahan. Karena itu, Pigai memilih tetap bekerja tanpa memikirkan pencopotan atau menjadikan isu reshuffle sebagai pusat perhatiannya. Hingga terdapat keputusan resmi, ia masih menjalankan tugas sebagai menteri dan tidak membiarkan kemungkinan pergantian jabatan mengganggu pekerjaannya. Isu perombakan kabinet yang beredar dengan demikian masih berada pada tingkat wacana dan belum menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai posisi Pigai.
