JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut mencapai 59,4 persen dari target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni sebesar Rp832,2 triliun. Capaian ini menjadi bagian dari pelaksanaan strategi pembiayaan negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran sepanjang tahun berjalan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah. Menurut dia, pelaksanaan pembiayaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja negara, kondisi pasar, serta pengelolaan risiko fiskal. “Pembiayaan utang tetap terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk mencapai target pembiayaan yang telah tercantum dalam APBN 2026. Dengan realisasi sekitar tiga perlima dari target hingga akhir September, kebutuhan pembiayaan pada sisa tahun anggaran akan terus disesuaikan dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara. Pemerintah juga perlu memastikan setiap langkah pembiayaan tetap mendukung kesinambungan fiskal serta menjaga kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.
Realisasi sebesar Rp494,3 triliun mencerminkan pembiayaan yang telah dilakukan sampai akhir kuartal ketiga. Angka tersebut menjadi indikator perkembangan pelaksanaan APBN dan dasar bagi pemerintah untuk mengatur strategi pada periode berikutnya. Pemerintah akan memantau dinamika ekonomi dan pasar keuangan agar penerbitan utang dapat dilakukan secara terukur, sesuai kebutuhan, dan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
Penerbitan surat berharga negara (SBN) menjadi instrumen utama dalam pembiayaan utang pemerintah hingga akhir September 2026. Secara neto, pembiayaan melalui SBN mencapai Rp497,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 62,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026, yakni Rp799,5 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan pembiayaan pemerintah dipenuhi melalui penghimpunan dana dari pasar keuangan domestik maupun internasional.
Realisasi pembiayaan SBN pada periode Januari-September 2026 juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-September 2025, pembiayaan melalui penerbitan SBN secara neto tercatat sebesar Rp471,4 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp26,1 triliun pada tahun ini. Peningkatan tersebut mencerminkan peran SBN yang semakin dominan dalam mendukung pembiayaan anggaran, meskipun realisasi total pembiayaan utang belum melampaui capaian tahun sebelumnya.
Berbeda dari SBN, pembiayaan melalui pinjaman secara neto tercatat negatif Rp3,2 triliun hingga September 2026. Angka ini berbanding dengan target pembiayaan pinjaman neto dalam APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun. Posisi negatif menunjukkan bahwa pembayaran pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman baru pada periode tersebut. Perkembangan ini turut memengaruhi total realisasi pembiayaan utang, yang mencapai Rp494,3 triliun dan lebih rendah dibandingkan Rp502,9 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Selisih tersebut terutama menggambarkan dampak pembiayaan pinjaman yang negatif, karena realisasi SBN justru mengalami peningkatan secara tahunan.
Pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), meskipun instrumen tersebut menjadi salah satu sumber utama pembiayaan utang. Sikap ini diperlukan agar penerbitan tidak dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga keseimbangan kebutuhan dana, stabilitas pasar, dan keberlanjutan pengelolaan utang.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah senantiasa memperhatikan kondisi pasar SBN serta perkembangan ekonomi global. Karena itu, penerbitan harus dilakukan secara hati-hati sekaligus oportunistik. Oportunistik dalam konteks ini berarti pemerintah memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar memberikan peluang yang baik, tanpa mengabaikan perhitungan risiko dan kebutuhan pembiayaan negara.
Penyesuaian terutama dilakukan terhadap waktu dan besaran penerbitan. Ketika pasar berada dalam kondisi baik, pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan mempertimbangkan peluang memperoleh biaya dana yang lebih efisien. Sebaliknya, apabila kondisi pasar kurang mendukung, strategi penerbitan dapat disesuaikan, baik melalui perubahan waktu maupun volume penerbitan. Fleksibilitas tersebut membantu pemerintah menghindari biaya pembiayaan yang terlalu tinggi dan mengurangi potensi tekanan terhadap pasar.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan efisiensi biaya dana serta risiko pembiayaan. Setiap keputusan penerbitan menjadi bagian dari strategi pengelolaan portofolio utang yang mempertimbangkan tenor, struktur, dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pada masa mendatang. Perencanaan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Koordinasi tersebut penting agar kebijakan penerbitan SBN tetap selaras dengan kondisi likuiditas, arah kebijakan moneter, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.
Hingga akhir September 2026, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan defisit sebesar Rp319 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Perkembangan defisit ini menjadi bagian dari konteks fiskal yang menyertai realisasi pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp494,3 triliun pada periode yang sama.
Dari sisi pendapatan, negara telah menghimpun penerimaan sebesar Rp2.341,5 triliun sampai dengan akhir September 2026. Capaian tersebut setara dengan 74,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 25,5 persen.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun. Jumlah tersebut mencerminkan 69,2 persen dari target belanja dalam APBN 2026 dan tumbuh 19 persen secara tahunan. Selisih pendapatan dan belanja tersebut membentuk posisi defisit APBN, sedangkan pembiayaan utang menjadi salah satu komponen yang tercatat dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan negara hingga akhir September.
