Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menutup ruang bagi mafia pangan yang memainkan harga dan merugikan masyarakat kecil. Perintah tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menelusuri rantai distribusi, terutama pada komoditas ayam dan telur yang menunjukkan kesenjangan harga tajam tingkat produsen dan konsumen.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober, Amran menjelaskan bahwa harga ayam dan telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram. Namun, harga yang dibayar masyarakat di tingkat konsumen dapat mencapai Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram. Perbedaan tersebut dinilai perlu ditelusuri karena berpotensi menunjukkan adanya praktik distribusi yang tidak sehat.
Kesenjangan harga tersebut menempatkan peternak dan konsumen dalam posisi yang sama-sama sulit. Peternak dapat terdorong menjual hasil produksinya di bawah tekanan, bahkan mengalami kerugian ketika harga di tingkat produsen tidak sebanding dengan biaya pakan, pemeliharaan, dan distribusi awal. Pada saat yang sama, konsumen tetap harus membayar mahal untuk memperoleh ayam dan telur, meskipun harga dari peternak relatif rendah.
Pemerintah karena itu perlu memastikan pembentukan harga berlangsung transparan dan wajar. Penelusuran rantai distribusi diharapkan dapat mengidentifikasi titik terjadinya kenaikan harga yang tidak proporsional, memperkuat pengawasan perdagangan, serta mencegah pihak tertentu mengambil keuntungan berlebihan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi pangan.
Persoalan permainan harga pangan dinilai tidak hanya berkaitan dengan komoditas ayam dan telur. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut rantai distribusi beras dan minyak goreng juga perlu mendapat perhatian karena perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen masih dapat melebar. Menurut Amran, selisih tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui titik munculnya persoalan, termasuk kemungkinan adanya praktik yang menekan harga di tingkat petani atau peternak, tetapi meningkatkan beban yang harus dibayar masyarakat.
Perhatian terhadap masalah ini menguat setelah ribuan peternak ayam dan telur melakukan aksi pada 9 Oktober. Mereka memprotes kondisi ketika harga jual hasil ternak berada di bawah harga pokok produksi yang telah ditetapkan pemerintah. Tekanan serupa dilaporkan dirasakan sekitar 4,8 juta peternak yang menilai keberlangsungan usaha mereka semakin terancam. Amran mengatakan pemerintah menerima keluhan dari dua sisi sekaligus, yaitu produsen yang kesulitan memperoleh harga layak dan konsumen yang menghadapi harga pangan tinggi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi perlu mempertimbangkan seluruh mata rantai, bukan hanya menetapkan harga pada satu tingkat.
Sebagai langkah awal, Kementerian Pertanian telah menyurati Kapolri Suyudi Ario Seto untuk berkoordinasi dalam menangani dugaan permainan harga. Koordinasi itu diarahkan untuk menelusuri alur distribusi, mengidentifikasi pihak yang berpotensi mengambil keuntungan tidak wajar, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan harga dari produsen, biaya distribusi, dan harga akhir di pasar. Amran menegaskan, stabilisasi harga tidak akan efektif apabila persoalan yang berada di tengah rantai distribusi dibiarkan. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu agar perlindungan terhadap produsen dan konsumen dapat berjalan bersamaan.
Amran menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi persoalan yang menekan peternak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menyerap produksi melalui program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut diharapkan dapat membantu membuka penyerapan hasil produksi peternak sehingga tidak seluruhnya bergantung pada mekanisme pasar. Namun, penyerapan melalui program itu dinilai belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi peternak.
Pemerintah juga sedang membangun industri pakan sebagai bagian dari upaya mengatasi tekanan biaya produksi. Ketersediaan pakan menjadi salah satu hal penting bagi keberlangsungan usaha peternakan, terutama ketika biaya input memengaruhi harga dan keuntungan peternak. Amran menyampaikan bahwa pembangunan industri pakan membutuhkan waktu. Karena itu, langkah tersebut belum dapat langsung menjawab seluruh kebutuhan peternak dalam waktu singkat.
Di tengah proses tersebut, pembenahan rantai distribusi tetap diperlukan. Alur perdagangan dari peternak hingga konsumen perlu ditelusuri agar pergerakan barang dan pembentukan harga dapat diketahui secara lebih jelas. Pemerintah juga berupaya menindak pihak-pihak yang diduga memainkan harga. Langkah ini berkaitan dengan upaya memastikan harga tidak terbentuk melalui praktik yang merugikan salah satu pihak dalam rantai pasok.
Amran menegaskan bahwa peternak perlu dilindungi dari kerugian. Perlindungan itu diperlukan agar hasil produksi tidak dihargai terlalu rendah ketika biaya yang harus ditanggung tetap tinggi. Pada saat yang sama, konsumen tidak semestinya dibebani harga yang terlalu tinggi. Dengan demikian, penyerapan produksi, pembangunan industri pakan, serta pembenahan distribusi ditempatkan sebagai bagian dari penanganan persoalan yang saling berkaitan, tanpa mengabaikan kepentingan peternak maupun konsumen.
Amran menyoroti contoh lain dalam rantai distribusi pangan, yakni beras fortifikasi yang diperkaya vitamin B12. Produk tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu melalui tambahan kandungan gizi. Namun, menurut Amran, perbedaan harganya dengan beras biasa sangat besar. Beras biasa disebut berada di kisaran Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras fortifikasi dapat dijual hingga Rp56 ribu per kilogram. Selisih tersebut dinilai perlu ditelusuri karena berpotensi membebani konsumen yang membutuhkan produk pangan bergizi.
Amran menyampaikan dugaan bahwa praktik semacam itu dapat mengarah pada penipuan konsumen. Ia juga menyebut potensi kerugian masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp89 triliun pada tahun ini. Untuk menunjukkan pentingnya pengawasan, Amran mengingatkan penindakan terhadap sebuah perusahaan penggilingan beras pada 2017. Saat itu, menurut dia, perusahaan tersebut mengambil keuntungan hingga Rp26 ribu per kilogram, sementara petani hanya menerima sekitar Rp200 per kilogram. Perusahaan itu kemudian ditutup secara permanen karena pola usaha tersebut dinilai tidak adil dan merugikan pihak yang berada di hulu.
Persoalan tidak berhenti pada dugaan permainan margin. Kapasitas gudang beras disebut telah meningkat dari sekitar 3 juta ton menjadi 4,5 juta ton, tetapi kenaikan harga masih terjadi. Amran juga menyoroti minyak goreng yang tetap mengalami naik turun, meskipun Indonesia termasuk salah satu produsen terbesar dunia. Kondisi itu menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas belum otomatis menjamin harga yang wajar bagi masyarakat. Karena itu, pasar dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh, termasuk dengan membereskan pihak perantara atau middleman yang dianggap memperpanjang rantai distribusi dan memperbesar selisih harga. Amran menyatakan siap mengambil risiko dalam menangani persoalan tersebut, termasuk ketika langkah penertiban menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu.
Baca juga: Dukungan Pemerintah Bogor bagi Alumni Siswa Kurang Mampu | Inisiatif Pembukaan Rekening Massal oleh Pemerintah
