Jakarta | Membangun Jakarta sebagai kota besar dengan kebutuhan dan persoalan yang beragam tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dari upaya menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak unsur agar kebijakan dan program dapat berjalan dengan dukungan yang luas.
Pandangan itu disampaikan Pramono saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara mengenai pengalaman dan pendekatannya dalam memimpin pembangunan ibu kota. Ia menguraikan bahwa upaya membangun Jakarta perlu membuka ruang bagi kolaborasi, termasuk dengan kalangan pengusaha dan pihak lain di luar pemerintahan.
Kerja sama tersebut, menurut Pramono, tidak semata-mata berarti menghadirkan banyak mitra dalam suatu program. Kolaborasi juga memerlukan hubungan yang dilandasi kepercayaan, komunikasi, serta tujuan yang dapat dipahami bersama. Dengan dasar tersebut, berbagai pihak dapat berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab mengarahkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Pramono juga menekankan pentingnya kesediaan untuk bekerja bersama tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai prioritas utama. Pembangunan kota akan sulit mencapai hasil yang diharapkan apabila setiap pihak hanya berfokus pada keuntungan atau agenda masing-masing. Karena itu, kemauan untuk mendengar, menyelaraskan kepentingan, dan menjaga kepercayaan menjadi prasyarat dalam menjalin kemitraan yang produktif.
Pesan tersebut menempatkan kolaborasi sebagai pendekatan praktis untuk menghadapi kompleksitas Jakarta, bukan sekadar gagasan umum. Tantangan perkotaan melibatkan banyak kebutuhan dan pemangku kepentingan, sehingga penyelesaiannya menuntut koordinasi yang konsisten. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat mengambil bagian melalui kontribusi yang sesuai, selama kerja sama dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan mengajak berbagai pihak terlibat, Pramono menggambarkan pembangunan Jakarta sebagai ikhtiar bersama. Kepercayaan memberi landasan bagi kemitraan, sedangkan transparansi membantu menjaga akuntabilitas dalam prosesnya. Keduanya mendukung kerja sama yang lebih kuat untuk mendorong pembangunan kota secara berkelanjutan dan memastikan upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, Pramono menempatkan pekerjaan untuk Jakarta sebagai hal yang lebih penting daripada menanggapi setiap serangan yang muncul. Sikap tersebut berkaitan dengan pandangannya mengenai ego dalam kepemimpinan. Ia menyampaikan bahwa dirinya berusaha tidak lagi menjadikan serangan atau kritik sebagai persoalan pribadi yang perlu terus dipikirkan. Dengan demikian, perhatian dapat diarahkan pada tanggung jawab yang sedang dijalankan, bukan pada perdebatan mengenai dirinya.
Pramono menggambarkan sikap itu secara langsung dengan mengatakan, “kalau saya, mungkin udah nggak punya ego, jadi saya nyantai aja. diserang juga oke, nggak diserang juga nggak apa-apa,”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia berusaha menerima keadaan, baik ketika mendapat serangan maupun ketika tidak mengalaminya. Ia tidak menyampaikan bahwa kritik tidak penting atau bahwa dirinya kebal terhadap masukan. Yang ditekankan adalah upaya untuk tidak membiarkan serangan menjadi pusat perhatian dalam menjalankan pekerjaan.
Dalam konteks kepemimpinan, sikap itu menempatkan pelaksanaan tugas sebagai prioritas. Perhatian terhadap Jakarta, menurut pandangan yang ia sampaikan, perlu lebih besar daripada dorongan untuk membalas atau mempersoalkan serangan. Cara menghadapi situasi tersebut juga mencerminkan upaya menjaga fokus di tengah berbagai tanggapan yang mungkin muncul selama ia memimpin. Sikap menerima serangan bukan berarti mengabaikan pekerjaan, melainkan tidak menjadikan urusan pribadi sebagai penghalang dalam melaksanakannya. Dengan menaruh pekerjaan untuk Jakarta di urutan utama, Pramono menyatakan bahwa ia memilih tetap bekerja tanpa terlalu mempersoalkan apakah serangan datang atau tidak. Pernyataannya memberi gambaran tentang cara ia memandang ego dalam jabatan: energi kepemimpinan sebaiknya diarahkan pada tanggung jawab, sementara respons terhadap serangan tidak perlu mengambil alih perhatian. Penjelasan itu terbatas pada sikap yang ia ungkapkan dan tidak menyamakan ketenangan dengan penolakan terhadap kritik ataupun masukan.
Pramono menggambarkan dinamika di Jakarta dengan nada berseloroh, sekaligus menyinggung pengalaman panjangnya dalam pekerjaan pemerintahan. Ia menyampaikan, “tetapi memang jakarta ini lucu. apa, suhunya banyak banget, pesilatnya banyak banget. untung saya ini pesilat lama juga,” sebagaimana dikutip dari sumber. Ucapan tersebut memperlihatkan cara dirinya merespons situasi yang beragam dengan humor, tanpa mengabaikan kenyataan bahwa pekerjaan pemerintahan kerap diwarnai banyak dinamika.
Dalam pernyataan itu, Pramono menggunakan istilah “suhu” dan “pesilat” untuk menggambarkan keadaan yang ia hadapi. Istilah tersebut disampaikan sebagai bagian dari kelakar mengenai Jakarta. Tidak ada keterangan tambahan yang memastikan siapa atau apa yang dimaksud secara khusus dengan kedua istilah itu, sehingga ungkapan tersebut dapat dipahami sesuai konteks pernyataannya saja. Ia menyebut bahwa jumlah “suhu” dan “pesilat” terasa banyak, lalu menambahkan bahwa dirinya juga merupakan “pesilat lama”.
Kelakar itu ia kaitkan dengan pengalaman yang telah lama dijalani dalam menghadapi berbagai dinamika pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Pengalaman tersebut menjadi latar bagi ucapannya tentang dirinya sebagai “pesilat lama”, tanpa perlu menambahkan tafsir lain mengenai istilah yang dipilihnya. Pernyataan itu mencerminkan pengakuan bahwa menghadapi situasi yang beragam bukan hal baru baginya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, dinamika dapat muncul dari berbagai keadaan dan menuntut kemampuan untuk menyikapinya secara tepat.
Meski disampaikan secara ringan, ucapan Pramono memberi gambaran tentang tantangan yang ia rasakan dalam pekerjaan di Jakarta. Ia memilih humor untuk menyampaikan kesan bahwa dinamika di kota tersebut cukup ramai, serta menempatkan pengalamannya sendiri sebagai bagian dari cara menghadapi keadaan itu. Pernyataan tersebut tidak perlu dibaca sebagai penjelasan terperinci tentang pihak tertentu. Inti yang dapat dicatat ialah bahwa Pramono telah lama berhadapan dengan beragam dinamika dalam pekerjaannya di pemerintahan, dan ia menuturkannya melalui kelakar yang merujuk pada banyaknya “suhu” dan “pesilat”.
Kepercayaan publik, menurut Pramono, menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan membangun hubungan yang sehat dengan berbagai pihak. Kepercayaan tidak cukup diminta melalui pernyataan, tetapi perlu dibuktikan lewat tata kelola yang terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bidang yang memerlukan perhatian tersebut adalah proses perizinan, termasuk pengaturan koefisien lantai bangunan (KLB). Karena keputusan terkait KLB dapat berdampak pada pembangunan dan kepentingan usaha, prosedurnya perlu jelas agar masyarakat maupun pelaku usaha memahami cara keputusan dibuat serta kewenangan yang digunakan.
Pramono menyatakan telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 untuk mendorong proses perizinan yang lebih transparan. Aturan itu, sebagaimana ia jelaskan, dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme dan mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya. Penataan prosedur tersebut juga menunjukkan upaya membatasi diskresi agar keputusan tidak bergantung pada ruang kewenangan yang terlalu luas atau sulit diawasi. Ia menggambarkan pilihan itu dengan pernyataan, “saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri.” Ungkapan tersebut menegaskan bahwa, baginya, keterbukaan perlu disertai kesediaan pemimpin untuk mengikat dan membatasi kewenangannya sendiri.
Langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun kepastian dalam hubungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketika aturan dan jalur perizinan lebih terbuka, para pemohon dapat mengetahui persyaratan serta proses yang harus ditempuh, sementara pemerintah memiliki tolok ukur yang lebih jelas dalam menjalankan tugasnya. Transparansi juga memberi ruang bagi pengawasan dan membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat menghambat kegiatan pembangunan. Pramono berharap pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama secara setara, tanpa hambatan yang tidak perlu.
Baca juga: FIA Rallycross World Cup 2026: Kevin Hansen Dikenal Sebagai Brand Ambassador di Jakarta | Persija Jakarta Menghadapi Java United di Bali setelah Dilarang Main di SUGBK | Krisis Air di DKI Jakarta Akibat El Nino
