Jakarta | Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kebakaran yang terjadi di sejumlah area perkebunan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi yang berkaitan dengan pengelolaan lahan.
Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan 98 laporan polisi. Berdasarkan data dalam proses penanganan kasus, total luas lahan yang terbakar mencapai 25.600,26 hektare. Angka ini menggambarkan skala perkara yang ditangani aparat penegak hukum sekaligus menjadi dasar penting dalam pendalaman dugaan tindak pidana karhutla.
Penetapan tersangka terhadap sembilan perusahaan dilakukan dalam rangka mengusut tanggung jawab hukum atas peristiwa kebakaran yang dilaporkan. Bareskrim masih menangani perkara berdasarkan laporan dan temuan yang telah dihimpun dalam proses penyidikan. Informasi mengenai identitas perusahaan serta rincian masing-masing perkara belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia, sehingga penanganan kasus tetap perlu dipahami berdasarkan data resmi yang telah diumumkan.
Perkara ini menempatkan aspek pertanggungjawaban korporasi sebagai bagian utama dalam penanganan karhutla. Dengan jumlah laporan yang mencapai puluhan dan luas lahan terdampak yang signifikan, penyidikan diharapkan dapat menjelaskan hubungan kegiatan perusahaan dan terjadinya kebakaran. Proses hukum selanjutnya akan menentukan fakta, bentuk pelanggaran, serta tanggung jawab setiap pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto menjelaskan bahwa penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan melibatkan kerja bersama Bareskrim Polri dan 10 kepolisian daerah jajaran. Keterlibatan berbagai satuan kewilayahan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan secara terkoordinasi, terutama karena perkara karhutla dapat terjadi di sejumlah wilayah dengan karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda.
Dalam penanganan tersebut, aparat penegak hukum memproses perkara yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan perusahaan. Langkah menetapkan sembilan perusahaan sawit sebagai tersangka menjadi bagian dari upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas peristiwa karhutla. Pertanggungjawaban itu tidak hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga kepada badan usaha apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan perusahaan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pipit menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Penjelasan itu menegaskan bahwa proses penanganan perkara korporasi dilakukan melalui koordinasi Bareskrim dan jajaran polda yang terlibat. Dengan demikian, langkah hukum terhadap perusahaan sawit tersangka karhutla ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum sekaligus bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam penanganan tindak pidana lingkungan.
Pipit menegaskan bahwa sembilan korporasi yang telah berstatus tersangka tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Penegasan ini memberikan gambaran mengenai bidang usaha perusahaan yang disebut dalam penanganan perkara oleh Bareskrim. Dengan demikian, informasi mengenai identitas sektoral para tersangka merujuk pada kegiatan usaha mereka, yakni perkebunan kelapa sawit.
Keterangan tersebut perlu dibedakan dari pokok perkara yang sedang ditangani. Perkara ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan sektor perkebunan kelapa sawit menjelaskan bidang usaha sembilan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua informasi itu memiliki konteks berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.
Penyebutan sektor perkebunan kelapa sawit tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kebakaran, bentuk pelanggaran, maupun keadaan lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pernyataan Pipit dalam hal ini berfokus pada klasifikasi usaha para korporasi yang telah berstatus tersangka, bukan pada uraian mengenai faktor yang melatarbelakangi kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, informasi utama pada bagian ini adalah bahwa sembilan tersangka berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Fakta tersebut berdampingan dengan keterangan bahwa perkara yang ditangani merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan. Pemisahan konteks ini penting agar penyebutan sektor usaha tidak dipahami sebagai penjelasan tambahan mengenai dugaan penyebab atau bentuk perkara. Berdasarkan penegasan Pipit, hubungan yang dapat disampaikan secara langsung hanya mencakup bidang usaha para tersangka dan jenis perkara yang sedang ditangani.
Data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa laporan polisi terkait perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebar di sejumlah wilayah dengan tingkat penanganan yang berbeda. Dari keseluruhan laporan yang tercatat, Polda Kalimantan Barat menjadi satuan wilayah dengan jumlah laporan polisi terbanyak. Kepolisian daerah tersebut menangani 33 laporan, sehingga menempati posisi paling tinggi dalam sebaran perkara karhutla yang dihimpun Bareskrim.
Jumlah laporan di Kalimantan Barat terlihat cukup dominan dibandingkan wilayah lain. Banyaknya laporan itu mencerminkan intensitas penanganan perkara karhutla di provinsi tersebut, baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan. Data ini juga memperlihatkan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Posisi berikutnya ditempati Polda Sumatera Selatan dengan 17 laporan polisi. Angka tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan jumlah laporan terbanyak kedua dalam catatan Bareskrim. Selanjutnya, Polda Kalimantan Tengah menangani 14 laporan polisi. Dua wilayah ini menunjukkan bahwa perkara karhutla tidak hanya terkonsentrasi di satu provinsi, tetapi juga menjadi persoalan penegakan hukum di beberapa kawasan yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.
Perbedaan jumlah laporan antarwilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, frekuensi kejadian, pola pelaporan, serta hasil pemantauan dan penindakan aparat. Karena itu, angka tersebut perlu dibaca sebagai gambaran aktivitas penanganan perkara pada satuan wilayah masing-masing, bukan sebagai satu-satunya ukuran dampak karhutla.
Secara keseluruhan, laporan yang ditangani dalam perkara karhutla mencapai 98 laporan polisi. Sebaran itu menjadi dasar bagi aparat untuk melanjutkan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo
