Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran mendapat sorotan setelah menyelipkan gurauan ketika menjelaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas pada Selasa, 13 Oktober. Potongan video itu menjadi perhatian karena disampaikan saat pemerintah dan masyarakat sedang menghadapi dampak bencana, termasuk kabut asap yang semakin pekat di sejumlah wilayah.
Dalam video tersebut, Agustian menjelaskan bahwa sebagian besar kejadian karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Ia menyebut angkanya sekitar 97 persen. Pernyataan itu menekankan bahwa faktor perilaku manusia, termasuk tindakan pembakaran yang tidak terkendali, menjadi salah satu persoalan utama dalam pencegahan kebakaran di lahan dan kawasan hutan. Namun, penyampaian keterangan tersebut kemudian menuai kritik karena disertai candaan dalam pembahasan mengenai bencana dan dampaknya terhadap warga.
Setelah menyampaikan pandangannya mengenai penyebab karhutla, gubernur mengajak seluruh pihak untuk menghadapi persoalan tersebut secara bersama-sama. Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat, masyarakat, serta pemangku kepentingan lain agar pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Ajakan itu kemudian ditutup dengan ungkapan, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”.
Kalimat penutup tersebut disampaikan sebagai gurauan dalam konteks ajakan untuk menjaga kebersamaan, bukan sebagai bagian dari penjelasan teknis mengenai karhutla. Meski demikian, kemunculannya dalam pernyataan tentang bencana memicu reaksi publik. Kritik terutama diarahkan pada pilihan waktu dan gaya penyampaian, ketika masyarakat masih menghadapi kabut asap serta beragam risiko kesehatan dan gangguan aktivitas akibat kebakaran hutan dan lahan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menyoroti cara sejumlah pejabat berkomunikasi ketika masyarakat sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, situasi darurat seperti kabut asap membutuhkan kepekaan, ketenangan, serta keberpihakan yang jelas kepada warga terdampak. Pemimpin tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga perlu menunjukkan bahwa mereka memahami kesulitan yang sedang dialami masyarakat.
Daniel mengingatkan para pejabat agar berhati-hati dalam memilih kata, terutama ketika kebakaran dan kabut asap telah mengganggu kesehatan, aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta perekonomian warga. Pernyataan yang dianggap ringan atau menghibur dapat memicu ketidaksukaan publik apabila disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Di tengah penderitaan akibat karhutla, masyarakat membutuhkan informasi yang bertanggung jawab dan dukungan nyata, bukan ucapan yang berpotensi menambah kekecewaan.
Ia menilai, meskipun ucapan yang menjadi sorotan tersebut dimaksudkan sebagai candaan, penyampaiannya tetap tidak tepat. Pertimbangannya bukan semata-mata mengenai maksud pembicara, melainkan dampak pernyataan itu terhadap perasaan masyarakat yang sedang mengalami musibah. Bagi warga yang harus menghirup udara tercemar, membatasi kegiatan di luar rumah, atau mengkhawatirkan kesehatan keluarga, candaan mengenai bencana dapat dipandang sebagai bentuk kurangnya empati.
Karena itu, Daniel berharap para pemimpin dapat mengutamakan empati dalam setiap komunikasi publik. Sikap tersebut perlu diwujudkan melalui perhatian terhadap korban, penyampaian informasi yang sensitif, dan keterlibatan langsung dalam mencari solusi. Selain menjaga perasaan masyarakat, pemimpin juga diharapkan membantu menangani persoalan karhutla secara konkret, mulai dari pengendalian titik api hingga perlindungan bagi warga yang terdampak kabut asap. Dengan komunikasi yang bijak dan tindakan yang nyata, kepercayaan publik dapat tetap terjaga selama penanganan bencana berlangsung.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik dalam situasi bencana harus disampaikan dengan empati dan kehati-hatian. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan atau gangguan jarak pandang, melainkan masalah yang berdampak langsung pada kesehatan, aktivitas, keselamatan, serta ketenangan warga. Karena itu, setiap pernyataan kepala daerah perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kabut asap dan berbagai keterbatasan akibat kebakaran.
Irawan menilai kepala daerah semestinya memahami kondisi emosional warga yang terdampak karhutla. Masyarakat dapat merasakan kecemasan, kelelahan, dan kemarahan ketika kualitas udara memburuk, sekolah atau kegiatan ekonomi terganggu, serta ancaman api masih membayangi. Dalam keadaan seperti itu, candaan yang tidak ditempatkan secara tepat berisiko dipersepsikan sebagai sikap meremehkan penderitaan. Pejabat publik perlu menunjukkan keberpihakan melalui bahasa yang menenangkan, jelas, dan mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menangani krisis.
Selain menyampaikan empati, kepala daerah juga diharapkan membangun optimisme di tengah masyarakat. Optimisme tersebut bukan berupa janji tanpa dasar, melainkan keyakinan yang didukung informasi mengenai langkah pemadaman, koordinasi antarlembaga, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Irawan berpandangan bahwa warga perlu diyakinkan bahwa kebakaran dapat ditangani hingga benar-benar padam. Penjelasan yang terbuka dan konsisten dapat membantu mengurangi kepanikan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
Polemik yang muncul akibat candaan Gubernur Kalimantan Tengah, menurut Irawan, semestinya menjadi bahan pembelajaran bagi kepala daerah lain. Dalam situasi bencana, pilihan kata dan waktu penyampaian pesan memiliki konsekuensi besar, terutama ketika disampaikan kepada masyarakat yang sedang mengalami dampak langsung. Kepala daerah perlu mengutamakan kepekaan, mendengar keluhan warga, dan memastikan komunikasi publik berorientasi pada penanganan masalah. Dengan demikian, pernyataan pemerintah tidak memperlebar polemik, tetapi mendorong solidaritas, ketenangan, dan keyakinan bahwa karhutla sedang ditangani secara serius.
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dilaporkan mengalami penurunan kualitas udara seiring kabut asap yang semakin pekat. Lapisan asap terlihat menyelimuti sejumlah wilayah dan membuat langit tampak menguning, terutama pada waktu pagi hingga siang hari. Jarak pandang warga juga disebut berkurang karena partikel asap menggantung di udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di luar ruangan dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan riwayat gangguan pernapasan.
Warga melaporkan dampak langsung dari kabut asap, lain napas terasa sesak, tenggorokan tidak nyaman, dan batuk. Iritasi mata juga dirasakan oleh sebagian masyarakat, ditandai dengan mata memerah, perih, atau berair. Sejumlah warga memilih mengurangi kegiatan di luar rumah dan menutup pintu serta jendela untuk membatasi masuknya asap. Penggunaan masker dinilai penting ketika berada di luar ruangan, meskipun perlindungan terhadap partikel halus tetap perlu disertai upaya menghindari paparan selama mungkin.
Berdasarkan pemantauan BMKG Kotawaringin Barat, konsentrasi partikel halus PM2.5 menempatkan kualitas udara dalam kategori sangat berbahaya. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan apabila terhirup dalam waktu lama. Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, pada Selasa, 13 Oktober, mengatakan bahwa data PM2.5 sejalan dengan kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin tebal. Pemantauan berkala dan kewaspadaan masyarakat diperlukan selama konsentrasi polutan masih tinggi.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo
