JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengendalian impor secara selektif dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi industri nasional untuk berkembang. Kebijakan tersebut terutama perlu diarahkan pada produk yang telah mampu diproduksi di dalam negeri, baik dari segi kualitas maupun kapasitas pasokan. Dengan membatasi masuknya barang impor yang memiliki padanan lokal, pemerintah dapat membantu menciptakan pasar yang lebih adil bagi pelaku usaha domestik sekaligus mendorong peningkatan investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja.
Derasnya arus barang dari luar negeri, khususnya pada komoditas yang sebenarnya sudah dapat dibuat oleh industri dalam negeri, dinilai menjadi tantangan bagi penguatan ketahanan industri nasional. Persaingan yang tidak seimbang dapat menekan utilisasi pabrik, mengurangi minat ekspansi, serta menghambat pengembangan rantai pasok lokal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan eksternal dan melemahkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar secara mandiri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyampaikan bahwa perlindungan industri perlu diperkuat secara terukur, selektif, dan berbasis data. Menurutnya, sasaran kebijakan harus ditentukan berdasarkan pemetaan yang jelas terhadap produk yang mampu dipasok industri dalam negeri, mencakup aspek kualitas, kuantitas, kesinambungan, dan harga. Pendekatan berbasis data diperlukan agar pembatasan tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap menjaga kebutuhan sektor yang belum memiliki kemampuan produksi domestik. Melalui kebijakan yang tepat sasaran, pengendalian impor dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing, bukan sekadar mengurangi arus perdagangan.
Saleh menilai kebutuhan impor tidak dapat diperlakukan secara seragam untuk seluruh sektor industri. Setiap bidang memiliki struktur produksi, tingkat kesiapan teknologi, kapasitas pemasok, serta kebutuhan bahan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pengendalian impor perlu disusun berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing sektor, bukan melalui pembatasan yang berlaku sama bagi semua jenis barang. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah melindungi industri yang membutuhkan ruang untuk berkembang, sekaligus menjaga kelancaran kegiatan produksi yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Persaingan produk lokal dan produk impor yang dipasarkan pada segmen yang sama perlu menjadi perhatian utama. Apabila barang impor masuk dalam jumlah besar atau dengan harga yang menekan secara tidak wajar, produsen domestik dapat kehilangan pangsa pasar sebelum memiliki kesempatan memperkuat kapasitasnya. Dalam situasi tersebut, evaluasi terhadap aturan impor diperlukan untuk memastikan persaingan berlangsung secara sehat. Pengawasan dapat diarahkan pada jenis, volume, waktu, dan asal barang yang berpotensi menimbulkan tekanan berlebihan terhadap industri nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan konsumen.
Namun, perlindungan tidak seharusnya menghambat manufaktur yang masih membutuhkan bahan baku, komponen, dan barang modal dari luar negeri. Sejumlah kebutuhan tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, baik dari sisi volume, mutu, spesifikasi teknis, maupun kesinambungan pasokan. Pembatasan yang terlalu luas justru dapat meningkatkan biaya produksi dan mengganggu rantai pasok. Oleh sebab itu, pengaturan impor perlu diperkuat secara selektif, dengan membedakan barang konsumsi yang telah tersedia di dalam negeri dari input produksi dan produk yang belum mampu dipasok secara domestik. Kebijakan yang terukur akan membantu menciptakan kesempatan tumbuh bagi industri lokal tanpa mengorbankan efisiensi produksi dan keberlanjutan usaha.
Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pengendalian impor tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal untuk memperkuat industri nasional. Pembatasan yang diterapkan tanpa diikuti peningkatan kemampuan produksi berisiko menimbulkan kekurangan pasokan, kenaikan biaya, atau gangguan terhadap rantai industri yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Karena itu, kebijakan impor perlu dirancang secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, kesiapan industri dalam negeri, serta dampaknya terhadap pelaku usaha di berbagai sektor.
Pengendalian tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas produksi. Perusahaan memerlukan akses terhadap pembiayaan, teknologi, energi, bahan baku, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur yang memadai agar mampu meningkatkan output secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan perdagangan tidak berubah secara mendadak. Kepastian regulasi akan membantu pelaku usaha menyusun rencana produksi, memperluas fasilitas, dan membangun strategi investasi jangka panjang.
Upaya itu tidak akan berjalan optimal apabila berbagai hambatan investasi masih belum diselesaikan. Kemudahan perizinan, proses administrasi yang lebih sederhana, koordinasi antarlembaga, serta kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketika aturan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, perusahaan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menanamkan modal, meningkatkan kapasitas pabrik, dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Dalam kerangka tersebut, perlindungan industri bukan berarti menutup pasar domestik sepenuhnya. Perlindungan perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui produksi nasional yang kompetitif. Industri dalam negeri harus diberi ruang untuk tumbuh, tetapi pada saat yang sama tetap didorong meningkatkan mutu, efisiensi, inovasi, dan kemampuan memenuhi standar global. Dengan pendekatan seimbang, pengendalian impor dapat menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi industri, bukan sekadar kebijakan pembatasan perdagangan.
Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga daya tahan industri nasional di tengah tekanan persaingan dan arus barang impor. Menurut keterangan Saleh, pengendalian impor merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan ketika masuknya produk dari luar negeri berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut perlu dirancang secara selektif dan berbasis data agar tidak menimbulkan gangguan pada rantai pasok, meningkatkan biaya produksi secara berlebihan, atau membatasi akses terhadap bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri.
Selain pengendalian impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat menjadi instrumen untuk memperluas penggunaan produk, bahan, serta jasa yang dihasilkan industri domestik. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan safeguard apabila lonjakan impor menimbulkan kerugian serius bagi sektor tertentu. Di sisi lain, insentif fiskal maupun nonfiskal diperlukan untuk membantu perusahaan meningkatkan investasi, produktivitas, kualitas, dan kemampuan memenuhi standar pasar. Kombinasi instrumen tersebut memungkinkan perlindungan diberikan tanpa mengabaikan kebutuhan industri untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.
Penerapan setiap instrumen tidak dapat diseragamkan untuk seluruh sektor. Kondisi pasar, karakteristik produk, struktur biaya, tingkat ketergantungan terhadap bahan impor, serta kemampuan produksi dalam negeri perlu menjadi pertimbangan utama. Produk yang sudah mampu diproduksi secara kompetitif dapat memperoleh perlindungan dan penguatan permintaan domestik, sedangkan sektor yang masih bergantung pada input impor membutuhkan kebijakan yang lebih bertahap. Karena itu, evaluasi berkala, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Perlindungan industri sebaiknya tidak berhenti pada pembatasan impor, tetapi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kapasitas domestik secara terukur melalui investasi, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perluasan pasar. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan perdagangan dapat menjaga industri nasional sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
