JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan aksi nasional pendidikan di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta. Berdasarkan bahan sumber yang tersedia, demonstrasi tersebut disebut akan berlangsung pada Senin sekitar pukul 13.00 WIB. Informasi ini menggambarkan rencana kegiatan yang disiapkan oleh kelompok mahasiswa, bukan kepastian bahwa seluruh rangkaian aksi telah terlaksana atau berlangsung sesuai jadwal.
Aksi tersebut diperkirakan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan perhatian dan tuntutan terkait persoalan pendidikan. Dengan mengusung skala nasional, kegiatan BEM SI berpotensi melibatkan peserta dari sejumlah perguruan tinggi dan menarik perhatian publik. Gedung DPR RI dipilih sebagai lokasi penyampaian aspirasi karena merupakan pusat aktivitas lembaga perwakilan rakyat serta tempat berlangsungnya pembahasan berbagai kebijakan publik, termasuk sektor pendidikan.
Rencana demonstrasi pada siang hari juga berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di depan kompleks parlemen. Kehadiran massa, mobilisasi peserta, serta kemungkinan pengaturan keamanan dapat berdampak pada kelancaran kendaraan di ruas jalan sekitar Gedung DPR RI. Pengguna jalan yang hendak melintas di kawasan tersebut perlu memperhatikan perkembangan informasi dan kemungkinan perubahan kondisi lalu lintas pada waktu yang berdekatan dengan rencana aksi. Hingga informasi ini disampaikan, keterangan yang tersedia baru memuat rencana aksi pada Senin sekitar pukul 13.00 WIB, sehingga detail mengenai jumlah peserta, bentuk kegiatan, dan pengaturan di lapangan belum dapat dipastikan.
Aksi nasional pendidikan yang direncanakan digelar oleh BEM SI di depan gedung DPR membawa empat tuntutan utama. Berdasarkan keterangan penyelenggara, tuntutan tersebut mencakup persoalan pendidikan dalam rentang yang luas, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penekanan ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya diarahkan pada satu kebijakan atau satu kelompok pelajar, melainkan pada keberlanjutan dan pengelolaan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Salah satu tuntutan yang disebut secara jelas ialah revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mahasiswa menempatkan perubahan regulasi tersebut sebagai bagian penting dari agenda aksi. Namun, bahan yang tersedia tidak menjelaskan pasal, ketentuan, atau bentuk revisi yang secara khusus diinginkan. Karena itu, tuntutan tersebut dapat disebut sebagai dorongan untuk meninjau kembali UU Sisdiknas tanpa menambahkan rincian yang belum disampaikan oleh sumber.
Tuntutan lain yang disampaikan berkaitan dengan jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). Isu ini menyoroti posisi PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta kebutuhan akan kepastian agar institusi tersebut dapat terus menjalankan fungsi akademiknya. Sementara itu, dua tuntutan lainnya disebut sebagai bagian dari empat tuntutan utama, tetapi tidak dirinci dalam bahan sumber. Ketiadaan uraian tersebut perlu dicatat agar informasi mengenai agenda aksi tetap akurat dan tidak diisi dengan asumsi. Dengan demikian, fokus yang dapat dipastikan mencakup revisi UU Sisdiknas, jaminan keberlanjutan PTS, serta perhatian terhadap isu pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Penjelasan lebih lengkap mengenai dua tuntutan yang belum dirinci masih bergantung pada keterangan resmi penyelenggara atau dokumen tuntutan yang disampaikan dalam aksi.
BEM SI menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak seharusnya dipandang sebagai janji politik semata. Bagi mereka, akses pendidikan merupakan hak dasar yang patut dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan wilayah, latar belakang ekonomi, maupun kondisi sosial. Hak tersebut harus hadir secara nyata dari Aceh hingga Papua, sehingga masyarakat di setiap daerah memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Pandangan itu mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. BEM SI menilai negara perlu memastikan tidak ada anak yang terhambat bersekolah karena biaya dan tidak ada calon mahasiswa yang harus mengubur cita-citanya akibat keterbatasan ekonomi. Pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses secara luas dipandang sebagai bagian penting dari pemenuhan tanggung jawab negara kepada rakyat, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil.
Selain menyoroti akses pendidikan, BEM SI juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi guru dan tenaga pendidik. Mereka menilai para pendidik berhak memperoleh kesejahteraan yang memadai, kepastian dalam menjalankan profesi, serta penghargaan yang layak atas peran dan pengabdian mereka. Pemenuhan hak tersebut dinilai penting karena kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi orang-orang yang menjalankannya setiap hari. Guru dan tenaga kependidikan memerlukan dukungan kebijakan yang memberikan perlindungan, bukan sekadar tuntutan untuk terus memenuhi tanggung jawab.
Melalui sikap tersebut, BEM SI mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada pernyataan dukungan. Perjuangan mengenai pendidikan yang merata dan kesejahteraan pendidik perlu diwujudkan melalui kehadiran, penyampaian aspirasi, serta pengawalan yang berkelanjutan. Kehadiran publik diharapkan menjadi bentuk partisipasi untuk memastikan tuntutan tersebut didengar dan ditindaklanjuti. Aspirasi juga perlu disampaikan secara bertanggung jawab, sementara prosesnya harus terus dikawal agar pemenuhan hak atas pendidikan dan penghargaan bagi pendidik benar-benar menjadi kenyataan bagi rakyat Indonesia.
Hingga informasi mengenai rencana aksi tersebut disusun, belum terlihat pemberitahuan terkait demonstrasi pada akun Instagram Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya. Kanal tersebut selama ini menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat mengenai kondisi lalu lintas, pengaturan jalan, serta potensi gangguan mobilitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, berdasarkan penelusuran pada waktu penyusunan informasi, belum tampak unggahan yang secara khusus mencantumkan rencana aksi nasional pendidikan BEM SI di depan gedung DPR pada siang hari.
Informasi serupa juga belum terlihat pada akun Instagram Polres Metro Jakarta Pusat. Akun Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat pun belum menampilkan pemberitahuan mengenai agenda demonstrasi tersebut, termasuk informasi tentang pengalihan arus, penutupan ruas jalan, rekayasa lalu lintas, atau imbauan kepada pengguna jalan. Ketiadaan unggahan pada kanal-kanal itu menunjukkan bahwa pada saat informasi dihimpun, belum terdapat pemberitahuan publik yang dapat dijadikan rujukan mengenai pengaturan lalu lintas berkaitan dengan aksi tersebut.
Di sisi lain, BEM SI telah menyampaikan rencana untuk menggelar aksi nasional pendidikan di depan DPR pada siang hari. Rencana yang disampaikan oleh organisasi mahasiswa itu perlu dibedakan dari informasi resmi kepolisian mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap lalu lintas. Sampai informasi ini disusun, belum terlihat pemberitahuan aksi pada akun TMC Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, maupun Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kondisi tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa aksi tidak akan berlangsung, tetapi juga belum dapat digunakan untuk memastikan adanya pengalihan arus atau tingkat kemacetan tertentu. Perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada informasi resmi dari penyelenggara dan pembaruan kanal kepolisian.
