KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut sebanyak 25 daerah di wilayahnya telah mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah provinsi untuk menghadapi kekeringan selama musim kemarau. Pengajuan tersebut disampaikan oleh pemerintah daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama di kawasan yang sumber airnya mulai mengering dan distribusi air bersihnya belum mencukupi.
Jumlah itu bertambah dibandingkan laporan sebelumnya. Sebelumnya, sebanyak 24 daerah telah mengirimkan surat darurat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminta dukungan penanganan dampak kemarau. Dalam beberapa hari terakhir, satu daerah kembali menyampaikan pengajuan sehingga total wilayah yang membutuhkan bantuan meningkat menjadi 25 daerah.
Khofifah menyampaikan perkembangan tersebut setelah meninjau distribusi bantuan air bersih di Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (3/10). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penyaluran air kepada warga yang terdampak kekeringan sekaligus memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat.
Menurut pemerintah provinsi, permintaan bantuan dari berbagai daerah menjadi gambaran meluasnya dampak musim kemarau di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong perlunya koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak terkait agar penyaluran air bersih dapat dilakukan secara terarah.
Pengajuan melalui surat darurat juga menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk memetakan kebutuhan setiap daerah. Data tersebut diperlukan untuk menentukan prioritas distribusi, menyesuaikan volume bantuan, dan mengatur pengiriman ke desa-desa yang mengalami keterbatasan akses air. Dengan bertambahnya jumlah daerah pengaju, penanganan kekeringan membutuhkan pemantauan berkelanjutan selama musim kemarau berlangsung.
Penyaluran bantuan air bersih menjadi salah satu langkah pemerintah dalam merespons kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Desa Pagak, Kabupaten Malang. Kehadiran gubernur menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk keperluan sehari-hari selama kondisi kering berlangsung.
Dalam peninjauan itu, Khofifah bersama Bupati Malang M Sanusi turut terlibat dalam proses distribusi. Keduanya membantu pengisian jeriken milik warga saat bantuan air bersih disalurkan. Keterlibatan tersebut menggambarkan bahwa penanganan dampak kekeringan tidak hanya dilakukan melalui koordinasi, tetapi juga dengan melihat secara langsung pelaksanaan bantuan di lapangan. Proses pengisian jeriken berlangsung sebagai bagian dari upaya memastikan air yang dikirim dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Desa Pagak menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat dari pengiriman air tersebut. Bantuan ini hadir ketika warga menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih akibat kekeringan. Pemerintah menempatkan distribusi air sebagai respons nyata untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terdampak. Peninjauan oleh Khofifah dan Sanusi sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendampingi warga serta memastikan bantuan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pengiriman air bersih menjadi bagian penting dari langkah penanganan kekeringan di wilayah yang mengalami krisis air.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah tidak terlepas dari kemunculan El Nino. Fenomena iklim tersebut menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Dampaknya, sumber air warga, seperti sumur, mata air, dan tampungan desa, mengalami penurunan debit, terutama di daerah yang memiliki curah hujan rendah.
Menurut Khofifah, El Nino juga membuat periode kemarau berlangsung cukup panjang. Situasi ini meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kebutuhan dasar lainnya. Wilayah yang sebelumnya masih dapat mengandalkan sumber air setempat kini harus memperoleh bantuan dari pemerintah karena ketersediaan air semakin terbatas.
Meski demikian, hujan telah turun di sejumlah tempat dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan tersebut belum sepenuhnya mengatasi dampak kekeringan karena durasinya singkat dan belum merata. Selain itu, sebagian wilayah masih membutuhkan curah hujan yang lebih konsisten agar sumber-sumber air kembali terisi dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa bergantung sepenuhnya pada distribusi bantuan.
Khofifah menjelaskan, beberapa daerah telah mengeluarkan surat darurat sebagai dasar pengajuan bantuan air bersih. “Ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan surat darurat untuk mendapatkan bantuan air,” ujarnya, dengan penekanan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan. Surat itu menjadi salah satu dasar koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam menentukan wilayah prioritas, jumlah pasokan, serta jadwal distribusi air kepada warga terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kekeringan, selain mengirimkan bantuan air bersih ke daerah yang mengalami kesulitan pasokan. Salah satu langkah yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa adalah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Upaya tersebut dirancang dengan mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan awan di sejumlah wilayah yang berpotensi mendukung terjadinya hujan.
Dalam pelaksanaannya, OMC tidak dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Khofifah menjelaskan bahwa strategi tersebut tetap dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan operasi mempertimbangkan informasi cuaca dan kondisi atmosfer yang tersedia. Perkiraan pertumbuhan awan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan waktu serta wilayah yang menjadi perhatian dalam operasi modifikasi cuaca.
Strategi lain yang ditempuh adalah pipanisasi di beberapa titik. Melalui langkah ini, air disalurkan dari sumber menuju kawasan permukiman penduduk yang membutuhkan. Pipanisasi menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber air, terutama di lokasi yang tidak mudah dijangkau melalui pengiriman menggunakan kendaraan tangki. Penentuan titik pemasangan dan jalur penyaluran dilakukan sesuai kondisi wilayah serta ketersediaan sumber air. Dengan demikian, penanganan kekeringan mencakup distribusi air bersih, pemantauan kondisi cuaca, koordinasi OMC bersama BMKG, dan pembangunan jalur pipa pada lokasi tertentu. Pemerintah provinsi menyebutkan berbagai langkah tersebut sebagai bagian dari respons terhadap meluasnya kekeringan di Jawa Timur, dengan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan situasi di lapangan.
