Jakarta, Senin, 5 Oktober — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penyusunan skema rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana pengguna narkotika. Arahan tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang selama ini membebani sistem pemasyarakatan. Melalui pendekatan pemulihan, narapidana pengguna narkotika diharapkan memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak semata-mata menjalani masa pidana di dalam lapas.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan arahan Presiden itu dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan yang dapat memadukan rehabilitasi dengan program pendidikan kembali atau reedukasi. Langkah tersebut ditujukan untuk membedakan penanganan terhadap pengguna narkotika dari persoalan peredaran dan kejahatan narkotika yang memiliki karakter berbeda. Dengan demikian, penanganan diharapkan menjadi lebih terarah sekaligus membantu mengurangi tekanan jumlah penghuni lapas.
Namun, kebijakan tersebut masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah belum menetapkan bentuk akhir program, termasuk mekanisme pelaksanaan, kriteria narapidana yang dapat mengikuti rehabilitasi, serta lokasi dan lembaga yang akan bertanggung jawab. Perumusan skema akan dilakukan bersama tujuh kementerian atau lembaga lain agar kebijakan memiliki dasar yang terpadu dan dapat diterapkan secara terkoordinasi. Pembahasan lintas instansi diperlukan karena program ini berkaitan dengan aspek hukum, pemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan sosial.
Instruksi Presiden menjadi titik awal bagi pemerintah untuk mencari solusi atas kepadatan lapas melalui kebijakan yang lebih berbasis pemulihan. Pemerintah akan menyiapkan rincian pelaksanaan sebelum skema tersebut diterapkan. Proses penyusunan bersama berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat memastikan bahwa rehabilitasi serta reedukasi berjalan sesuai ketentuan, tetap memperhatikan kepentingan narapidana, dan mendukung pengelolaan lapas yang lebih efektif.
Program pemulihan narapidana narkotika akan diarahkan terutama kepada warga binaan yang masih berada pada usia produktif. Kelompok ini dipandang sebagai sasaran penting bagi pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi, sehingga proses pemulihan tidak hanya berfokus pada penanganan ketergantungan, tetapi juga pada penguatan kesiapan untuk menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Penetapan sasaran tersebut tetap perlu dilakukan secara terukur dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menyusun sasaran program, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Koordinasi itu diperlukan untuk memperoleh data mengenai jumlah narapidana kasus narkotika sekaligus kelompok yang sesuai dengan kriteria pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan warga binaan yang diprioritaskan, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok usia produktif. Pendataan juga diharapkan membantu penyusunan program agar pelaksanaannya lebih terarah dan menyesuaikan kebutuhan sasaran.
Hingga tahap ini, lokasi pusat rehabilitasi dan reedukasi belum dijabarkan secara rinci. Penentuan lokasi nantinya akan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, keputusan mengenai pusat pelaksanaan tidak ditetapkan secara terpisah dari kondisi dan sebaran warga binaan yang menjadi sasaran. Data jumlah serta karakteristik kelompok sasaran akan menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut.
Pendekatan berbasis data penting agar program pemulihan dapat diarahkan kepada narapidana yang paling membutuhkan sekaligus tetap mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan. Sasaran utama tetap warga binaan kasus narkotika pada usia produktif, sementara rincian mengenai jumlah peserta dan lokasi pusat akan mengikuti hasil koordinasi antarkementerian. Langkah ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan desain rehabilitasi dan reedukasi dengan informasi terbaru yang tersedia.
Supratman bersama sejumlah menteri dan lembaga menyepakati pembentukan tim kecil yang bekerja selama satu minggu. Tim ini ditugaskan merumuskan kebijakan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika secara lebih konkret. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada bentuk program, tetapi juga pada penentuan tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kebijakan tersebut. Setelah rumusan selesai, hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan untuk menentukan langkah pemerintah berikutnya.
Dalam penyusunan kebijakan itu, aspek pendidikan menjadi salah satu bagian penting. Kurikulum khusus akan dirancang bersama Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, dengan bantuan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Keterlibatan kedua unsur tersebut diarahkan untuk mendukung penyusunan materi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan program reedukasi. Dengan adanya kurikulum yang disusun secara khusus, pelaksanaan pembinaan diharapkan memiliki kerangka yang lebih jelas dan dapat dibahas secara terukur oleh tim perumus sebelum diajukan kepada Presiden.
Sementara itu, proses rehabilitasi akan melibatkan Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keduanya menjadi bagian dari pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dalam skema yang sedang dirumuskan. Selain itu, Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan juga tercatat sebagai pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan dilakukan secara bersama, dengan pembagian peran sesuai bidang masing-masing. Tim kecil akan menghimpun seluruh masukan itu dalam waktu satu minggu, lalu menyampaikan rumusan rehabilitasi, reedukasi, kurikulum khusus, serta tempat pelaksanaannya kepada Presiden.
Skema pemulihan yang sedang disusun tidak dimaksudkan untuk menghapus status narapidana sebagai warga binaan. Para peserta tetap menjalani ketentuan hukum, pengawasan, serta proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Reedukasi ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan kapasitas, sehingga narapidana dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Melalui pendekatan tersebut, warga binaan diharapkan dapat diberdayakan tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan produktifnya selama menjalani masa pembinaan. Mereka tetap dapat bekerja dalam kegiatan yang terukur, aman, dan berada di bawah pengawasan petugas, sembari mengikuti program pemulihan. Pola ini bertujuan menjaga keteraturan kehidupan di lapas sekaligus mempersiapkan peserta agar memiliki kemampuan untuk kembali berperan secara positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.
Gagasan mengenai pemulihan narapidana kasus narkotika juga berkaitan dengan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang telah lama menjadi perhatian. Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto pernah menyebut rehabilitasi narapidana kasus narkotika sebagai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk menangani persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dengan latar belakang bahwa sejumlah lapas telah mengalami kelebihan kapasitas.
Menurut konteks yang pernah disampaikan, hampir 80 persen penghuni atau tahanan di lapas berkaitan dengan perkara narkotika. Data dan pandangan tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang dihadapi sistem pemasyarakatan, terutama dalam menyediakan ruang, layanan kesehatan, pembinaan, dan pengawasan. Namun, keterangan mengenai rehabilitasi itu perlu dipahami sebagai informasi latar belakang dan salah satu pilihan penanganan yang pernah dikemukakan, bukan sebagai kebijakan final yang telah ditetapkan. Perumusan skema tetap memerlukan kajian, koordinasi lintas lembaga, serta penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
