Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga tersebut nantinya akan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri acara penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa perubahan nama itu merupakan bagian dari rencana perbaikan terhadap lembaga yang menangani persoalan narkotika. Ia menyebut, “Nanti BNN akan kita ubah namanya menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika.” Pernyataan tersebut menegaskan adanya agenda pemerintah untuk menata kembali penyebutan dan peran kelembagaan dalam upaya menghadapi ancaman narkotika.
Rencana itu muncul ketika pemerintah juga menyoroti tantangan pemberantasan narkotika yang semakin kompleks. Penanggulangan tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap, tetapi juga pencegahan, pemulihan, serta perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan. Dengan nama baru yang diusulkan, pemerintah ingin memperkuat penekanan pada upaya penanggulangan secara menyeluruh.
Meski demikian, Prabowo dalam pernyataannya belum menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan perubahan nama tersebut, termasuk kemungkinan penyesuaian struktur, kewenangan, dan dasar hukum lembaga. Rencana penggantian nama BNN karena itu menjadi langkah awal yang masih memerlukan pembahasan lanjutan. Informasi mengenai tindak lanjut kebijakan akan menentukan bagaimana perubahan tersebut diterapkan dalam agenda nasional pemberantasan narkotika.
Dalam pidatonya pada agenda yang sama, Prabowo turut menyoroti persoalan jaringan narkoba dan keberadaan kampung narkoba di Indonesia. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa isu narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai ancaman yang dapat berkembang melalui jaringan serta lingkungan tertentu. Karena itu, pemberantasan narkotika menjadi salah satu perhatian yang disampaikan dalam pidato tersebut.
Prabowo menyebut bahwa telah ada puluhan jaringan narkoba yang berhasil diberantas. Pernyataan itu menggambarkan adanya upaya penindakan terhadap jaringan yang menjalankan atau mendukung peredaran narkotika. Namun, penyebutan tersebut tetap berada dalam konteks penjelasan mengenai hasil pemberantasan yang telah dilakukan, bukan sebagai uraian mengenai seluruh jaringan yang mungkin ada di Indonesia.
Selain jaringan, Prabowo juga menyampaikan bahwa puluhan kampung narkoba telah berhasil diberantas. Istilah kampung narkoba digunakan untuk menggambarkan fenomena lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas narkotika. Penyebutan kampung narkoba dalam pidato itu menegaskan bahwa persoalan narkotika dapat dipahami sebagai masalah yang memengaruhi suatu lingkungan, bukan semata-mata hubungan pelaku dan barang terlarang.
Dengan menyinggung keberadaan jaringan dan kampung narkoba, Prabowo menempatkan pemberantasan narkotika sebagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Klaim mengenai puluhan jaringan dan puluhan kampung yang telah diberantas menjadi bagian dari penjelasan tentang tindakan yang sudah dilakukan sekaligus ancaman yang masih menjadi perhatian. Pernyataan tersebut juga memperlihatkan bahwa fenomena kampung narkoba di Indonesia dipandang sebagai masalah penting dalam upaya menjaga masyarakat dari dampak peredaran narkotika.
Prabowo kemudian menyoroti risiko yang dihadapi petugas ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap peredaran barang terlarang, tetapi juga menyangkut keselamatan aparatur yang berada di garis depan. Para petugas harus menghadapi situasi yang menuntut keberanian, ketegasan, dan kesiapan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa “sejumlah petugas kepolisian telah meninggal saat berusaha menertibkan narkoba.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika memiliki risiko serius bagi aparat. Tugas penertiban dapat menempatkan petugas dalam kondisi yang sulit, terutama ketika mereka berupaya menghentikan aktivitas yang mengancam masyarakat. Karena itu, keselamatan petugas menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba.
Sorotan tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan narkotika tidak dapat dipandang sebagai masalah biasa. Tantangan yang dihadapi pemerintah mencakup upaya mengurangi peredaran narkoba sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif. Setiap langkah pemberantasan membutuhkan koordinasi, konsistensi, dan dukungan yang memadai agar petugas dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan tersebut. Pesan ini menekankan perlunya kesungguhan dalam menangani persoalan narkotika, termasuk memberikan perhatian terhadap risiko yang muncul dalam proses penertiban. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberantasan narkoba dan melindungi masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan para petugas yang menjalankan tugas negara.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam jabatan barunya, ia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Rangkaian pelantikan tersebut menandai pergantian pada dua posisi strategis dalam bidang penegakan hukum, keamanan, dan koordinasi pemerintahan.
Pelantikan Suyudi berlangsung setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri. Proses tersebut menjadi dasar konstitusional dan politik bagi pengangkatan mantan Kepala BNN itu untuk memimpin institusi kepolisian. Sebelum keputusan tersebut ditetapkan, nama Suyudi telah disampaikan Presiden Prabowo kepada DPR melalui surat presiden. Dokumen itu menjadi bagian penting dalam tahapan pengajuan calon Kapolri sebelum memperoleh persetujuan parlemen.
Nama Suyudi disebut sebagai satu-satunya nama yang diserahkan Prabowo melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026, tertanggal 30 September 2026. Setelah DPR mengesahkan pencalonannya, pelantikan dilakukan pada hari berikutnya, bersamaan dengan pengangkatan Listyo sebagai KSP. Informasi tersebut memberikan konteks mengenai perubahan susunan kepemimpinan di lingkungan kepolisian dan pemerintahan pusat. Namun, sumber tidak menyatakan adanya hubungan sebab-akibat pergantian jabatan tersebut dan rencana perubahan nama BNN. Keduanya perlu dipahami sebagai informasi yang tercatat dalam rangkaian peristiwa politik dan keamanan pada waktu yang sama.
