**Probolinggo, Jatim, Selasa (12/11/24)** — Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Wonomerto, Probolinggo. Para wali murid di kawasan tersebut mulai ramai membicarakan janji cairnya Program Indonesia Pintar (PIP) dengan syarat yang cukup kontroversial, yaitu mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang, yakni pasangan Zulmi-Rasit.
Fenomena ini dengan cepat menyebar dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Menurut kesaksian salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya, ada pihak tertentu yang mengarahkan mereka untuk hadir dalam sebuah rapat di sekolah. Di dalam rapat tersebut, para wali murid diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk didaftarkan ke Bank BRI sebagai syarat untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, ada satu syarat tak tertulis yang disampaikan secara implisit, yaitu mereka harus memilih pasangan calon Zulmi-Rasit jika ingin pencairan dana PIP yang mencapai Rp450 ribu tersebut terealisasi.
Janji seperti ini langsung menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan di kalangan warga. Banyak wali murid yang mempertanyakan mengapa program pemerintah yang seharusnya bersifat netral dan tidak terlibat politik ini justru dijadikan sebagai alat untuk menarik dukungan bagi salah satu calon. “Kami hanya ingin bantuan pendidikan untuk anak-anak kami, tidak ada urusan dengan politik,” kata seorang wali murid yang juga mengungkapkan keprihatinannya.
Fenomena ini mengingatkan sebagian warga pada praktik serupa yang terjadi saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Waktu itu, program Kartu Indonesia Pintar hanya cair satu kali, yakni menjelang masa kampanye calon tertentu. Kecurigaan ini pun semakin berkembang, mengingat adanya dugaan bahwa skema serupa diterapkan kembali menjelang Pilkada, yang kali ini berfokus pada calon Zulmi-Rasit.
Masyarakat pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi, khususnya di sektor pendidikan yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Banyak yang menilai tindakan seperti ini bisa berdampak buruk terhadap citra program pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Bantuan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk tujuan politik,” tambah wali murid lainnya.
Pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Bank BRI, belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Namun, masyarakat berharap adanya klarifikasi dan tindakan tegas agar kejadian seperti ini tidak mengganggu keberlanjutan Program Indonesia Pintar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu.
Tindakan semacam ini berpotensi merugikan pihak yang paling membutuhkan, yaitu anak-anak yang seharusnya menjadi fokus utama dari bantuan pendidikan ini. Jika benar terbukti ada penyalahgunaan program untuk kepentingan politik, maka hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.
**Tim/Red/**