Probolinggo, 28 Juli 2025 — Sebuah pemberitaan kontroversial dari salah satu media daring, Perisaihukum.com, dengan judul “Proyek Peningkatan Jalan di Probolinggo Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, LSM dan Media Temukan Banyak Kejanggalan”, memicu reaksi keras dari para pelaksana proyek, pengawas teknis, dan sejumlah pemerhati media. Mereka menyebut pemberitaan tersebut sarat dengan dugaan sepihak dan miskin verifikasi.
Sorotan utama dalam laporan tersebut adalah dugaan bahwa material paving block yang digunakan tidak sesuai standar, disebut hanya menggunakan mutu K-200 padahal yang dipersyaratkan adalah K-300. Namun, menurut pihak pelaksana dan pengawas proyek, tudingan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah karena hasil uji laboratorium menunjukkan kualitas paving block justru melampaui standar.
“Hasil laboratorium menunjukkan kuat tekan paving block mencapai lebih dari 600 kg/cm². Itu bahkan jauh di atas standar K-300. Jadi sangat keliru jika disebut hanya K-200,” tegas seorang pengawas teknis yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa foto yang ditampilkan dalam berita tersebut diambil pada saat proyek masih dalam tahap penataan awal dan belum selesai dikunci maupun dipadatkan. Foto itu disebut diambil dari sudut tertentu untuk memberi kesan visual seolah proyek dikerjakan secara asal-asalan.
“Foto yang ditayangkan diambil sebelum proses pemasangan selesai. Saat itu kami sedang menyusun, belum dikunci dan belum dipadatkan. Tapi seolah-olah proyeknya amburadul. Ini manipulatif dan menyesatkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihak pelaksana juga menyayangkan praktik jurnalisme yang dianggap tidak beretika. Mereka mengaku tidak mendapat konfirmasi yang cukup sebelum berita ditayangkan. Bahkan, wartawan yang menulis berita tersebut secara terang-terangan mengakui bekerja di bawah kontrak pihak tertentu.
“Saat saya hubungi, wartawan itu membalas pesan dengan kalimat: ‘Mohon maaf… Aku di kontrak orang’. Ini sungguh mengecewakan. Wartawan seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan alat bayar untuk menjatuhkan pihak lain,” ucap pelaksana proyek dengan nada kecewa.
Pemberitaan tersebut juga menyinggung soal pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menanggapi itu, pengawas lapangan menjelaskan bahwa secara umum K3 telah diterapkan sesuai prosedur. Hanya saja, dalam kondisi tertentu seperti cuaca ekstrem, ada pekerja yang melepas alat pelindung secara spontan, dan hal itu langsung mendapat teguran dari pengawas.
“Kami tegur langsung saat melihat pelanggaran K3. Tapi jangan dijadikan alasan untuk menyebut proyek ini buruk secara keseluruhan. Ini upaya membunuh reputasi,” ujarnya.
Para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini meminta agar media lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi, terutama menyangkut proyek pemerintah yang diawasi ketat dan melibatkan dana publik. Kritik dinilai penting, tetapi harus berimbang dan berdasarkan data teknis, bukan asumsi atau titipan kepentingan tertentu.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Tapi jangan buat opini dengan dasar yang lemah. Ini proyek publik, dan kami kerjakan dengan standar teknis terbaik,” tambahnya.
Pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta valid dinilai sangat merugikan tidak hanya pihak pelaksana, tetapi juga menyesatkan opini publik. Lebih ironis lagi, ketika media dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang secara personal atau politis.
“Kalau ada masalah, mari dibongkar bersama. Tapi pakai data, bukan narasi kosong. Media harus menjadi alat kontrol sosial yang sehat, bukan corong kepentingan sesaat,” pungkas pelaksana proyek.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dunia jurnalistik untuk menjaga integritas dan akurasi dalam pemberitaan. Masyarakat berhak atas informasi yang jujur, berimbang, dan diverifikasi secara profesional — bukan berita hasil pesanan yang berpotensi merusak reputasi dan kinerja pembangunan di daerah. (Tim/Red/**)