JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Sarmuji menyiapkan peta jalan pengembangan sekitar 60 kawasan industri baru di berbagai daerah Indonesia. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis kegiatan manufaktur sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar wilayah yang selama ini telah menjadi pusat industri. Pengembangan kawasan tidak diarahkan semata-mata untuk menambah jumlah lokasi industri, tetapi untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan potensi daerah.
Dalam Manufacture Check di Kementerian Perindustrian pada Jumat, 9 Oktober 2026, Sarmuji menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun arah pengembangan kawasan tersebut secara lebih terencana. “Kami sedang menyiapkan roadmap sekitar 60 kawasan industri baru di berbagai daerah,” kata Sarmuji. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah mulai menyiapkan kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pembangunan, pengelolaan, dan penguatan kawasan industri dalam jangka menengah maupun panjang.
Peta jalan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan kawasan dengan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, energi, serta karakteristik ekonomi setiap daerah. Dengan pendekatan itu, kawasan industri baru dapat dirancang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan lokal, bukan hanya mengikuti pertimbangan ketersediaan lahan. Perencanaan yang terukur juga penting agar investasi yang masuk memiliki dukungan fasilitas memadai dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian setempat.
Selain menarik investasi, keberadaan kawasan-kawasan baru ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri. Pemerintah juga ingin memastikan pembangunan kawasan memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan konektivitas, penguatan usaha pendukung, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru. Karena itu, penyusunan roadmap menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas wilayah serta memastikan ekspansi industri berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.
Sebagian besar kawasan industri baru yang disiapkan pemerintah diarahkan untuk dibangun di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini mencerminkan upaya memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan nasional pada wilayah yang selama ini menjadi basis utama manufaktur. Selama beberapa dekade, Jawa menampung porsi besar kegiatan industri, investasi, infrastruktur pendukung, serta tenaga kerja. Konsentrasi tersebut memang mendorong produktivitas, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, kepadatan transportasi, lingkungan, dan biaya operasional.
Pengembangan kawasan di berbagai daerah diharapkan dapat menciptakan distribusi investasi yang lebih seimbang. Kehadiran industri baru berpotensi meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja lokal, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta memperkuat rantai pasok di luar pusat manufaktur tradisional. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkumpul di wilayah tertentu, melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya dan peluang pengembangan.
Meski demikian, pemerataan industri tidak berarti membangun kawasan dengan pola yang sama di setiap daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, mulai dari ketersediaan bahan baku, energi, air, lahan, tenaga kerja, konektivitas, hingga kedekatan dengan pasar. Perencanaan perlu mempertimbangkan potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat setempat agar industri yang dikembangkan memiliki dasar ekonomi yang kuat serta mampu bertahan dalam jangka panjang.
Penetapan lokasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kajian mengenai tata ruang, dampak lingkungan, kapasitas infrastruktur, serta kesiapan layanan dasar menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan. Pendekatan berbasis wilayah akan mencegah munculnya kawasan yang tidak terisi, tumpang tindih dengan rencana pembangunan lain, atau tidak sesuai dengan daya dukung daerah. Melalui perencanaan yang terukur, kawasan industri baru dapat menjadi instrumen pemerataan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pembangunan kawasan industri tidak cukup hanya dilakukan dengan menyediakan lahan. Ketersediaan area menjadi dasar, tetapi kelayakan kawasan sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitas tersebut mendukung kegiatan produksi secara efisien. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, perusahaan akan menghadapi hambatan dalam menjalankan operasional, mengatur arus barang, serta menjaga kesinambungan proses produksi. Karena itu, penyiapan kawasan perlu memperhatikan kebutuhan industri sejak awal agar lokasi yang dibangun benar-benar dapat digunakan dan dikembangkan.
Salah satu unsur utama ialah ketersediaan listrik. Pasokan energi yang memadai dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin, fasilitas produksi, serta berbagai sarana pendukung perusahaan. Keandalan listrik juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha menjaga kegiatan produksi tetap berjalan. Selain itu, kawasan industri perlu memiliki akses menuju pelabuhan yang mendukung pergerakan barang. Hubungan dengan pelabuhan akan memengaruhi kelancaran pengiriman bahan maupun hasil produksi, terutama bagi perusahaan yang terhubung dengan kegiatan perdagangan antardaerah atau internasional.
Unsur lain yang tidak kalah penting adalah transportasi. Jaringan transportasi yang baik memudahkan mobilitas bahan baku, produk, tenaga kerja, dan kebutuhan operasional perusahaan. Kawasan juga harus ditopang pasokan bahan baku yang memadai sehingga proses produksi tidak terhambat oleh kesulitan memperoleh input. Keempat unsur tersebut, yaitu listrik, akses pelabuhan, transportasi, dan bahan baku, saling berkaitan dalam membentuk lingkungan usaha yang mendukung efisiensi.
Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran untuk memastikan infrastruktur dasar tersedia bagi kawasan industri. Penyiapan fasilitas tersebut menjadi bagian penting agar kawasan tidak berhenti pada penyediaan lahan, melainkan mampu menarik dan melayani kegiatan perusahaan. Ketiadaan infrastruktur dasar dapat menyulitkan kawasan industri untuk berkembang karena pelaku usaha tidak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menjalankan produksi secara efektif. Dengan dukungan tersebut, kawasan memiliki dasar yang lebih layak untuk tumbuh sesuai tujuan pembangunannya.
Pemerintah berharap pembangunan 60 kawasan industri baru di berbagai daerah dapat melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kawasan tersebut diarahkan untuk menjadi ruang tumbuh bagi kegiatan manufaktur, pengolahan bahan baku, serta usaha pendukung yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Dengan penyebaran kawasan industri, aktivitas ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini menjadi pusat produksi, tetapi juga berkembang di daerah yang memiliki potensi sumber daya dan keunggulan geografis.
Setiap kawasan perlu dirancang berdasarkan karakteristik industri dan sumber daya wilayah masing-masing. Daerah yang memiliki hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, atau potensi energi tertentu dapat mengembangkan industri pengolahan yang sesuai, sehingga bahan baku tidak harus dikirim ke wilayah lain dalam kondisi mentah. Penyesuaian tersebut juga mencakup ketersediaan lahan, akses transportasi, kebutuhan pasar, kapasitas tenaga kerja, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pendekatan berbasis potensi lokal dinilai penting agar kawasan industri memiliki kegiatan yang berkelanjutan dan tidak dibangun tanpa dukungan permintaan.
Sarmuji menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya membangun kawasan secara fisik melalui penyediaan lahan, jalan, dan bangunan. Infrastruktur dasar perlu diikuti ekosistem pendukung yang mencakup kepastian perizinan, pasokan energi dan air, jaringan logistik, layanan digital, pendidikan vokasi, pembiayaan, serta kemitraan perusahaan besar dan pelaku usaha lokal. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan antarpelaku usaha dan membentuk rantai pasok manufaktur nasional yang lebih tangguh. Pemerintah juga diharapkan memastikan masyarakat sekitar memperoleh akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terlibat sebagai pemasok maupun penyedia jasa. Melalui perencanaan yang terpadu, kawasan-kawasan baru tersebut diharapkan mampu tumbuh sebagai simpul produksi yang memberi manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
