Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji pola penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sejumlah daerah. Dalam skema ini, siswa tidak hanya menerima makanan dalam bentuk paket yang telah ditentukan, tetapi mengambil sendiri hidangan yang disediakan sesuai mekanisme pelayanan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengujian tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mencari pola distribusi yang paling efektif, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Uji coba dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan, mulai dari alur pengambilan makanan, waktu yang diperlukan siswa, hingga kemampuan petugas mengatur proses agar tetap berjalan lancar. BGN juga mencermati pengaruh sistem prasmanan terhadap kebiasaan siswa ketika memilih, mengambil, dan menyantap makanan. Aspek tersebut penting karena pola pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan distribusi, tetapi juga dengan pembentukan perilaku makan yang lebih teratur serta kesadaran untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan uji coba telah berlangsung selama dua minggu terakhir di 62 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap lokasi menjadi bagian dari proses pengumpulan pengalaman dan data mengenai penerapan pola prasmanan dalam kondisi pelayanan yang beragam. Hasil pengamatan dari berbagai daerah akan digunakan untuk menilai kelebihan, kendala, dan penyesuaian yang mungkin diperlukan sebelum pola tersebut diterapkan secara lebih luas.
BGN menegaskan bahwa perluasan sistem prasmanan belum bersifat final. Keputusan mengenai penerapan selanjutnya masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan di 62 SPPG tersebut. Dengan demikian, uji coba ini belum dapat dipandang sebagai perubahan permanen dalam mekanisme penyaluran MBG, melainkan tahap pengujian untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dipilih benar-benar mendukung kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi siswa.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila uji coba yang berlangsung memberikan hasil positif. Perluasan tersebut dirancang bertahap, mulai dari sekitar 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang selama ini juga dikenal sebagai dapur MBG. Skala perluasan akan disesuaikan dengan kesiapan setiap wilayah, kapasitas pengelolaan, serta kemampuan dapur dalam menjaga mutu makanan dan pelayanan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan perkembangan uji coba itu di Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut dia, pola prasmanan sedang diuji untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa dan kondisi operasional di lapangan. Melalui pola ini, siswa diharapkan memperoleh pengalaman makan yang lebih mandiri sekaligus memiliki pilihan dalam mengambil porsi sesuai kebutuhan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kecukupan gizi, kebersihan, ketertiban antrean, serta pengawasan terhadap makanan yang disajikan.
Sasaran akhir BGN adalah menghadirkan 5.000 SPPG yang mampu melayani siswa melalui pola prasmanan pada akhir 2026. Target tersebut belum akan diterapkan secara otomatis karena keputusan perluasan harus didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh. BGN akan menilai dampak positif dan negatif selama uji coba, termasuk penerimaan siswa, efektivitas distribusi, potensi pemborosan, keamanan pangan, kebutuhan tenaga kerja, dan kemampuan sekolah mengelola layanan. Jika manfaatnya lebih besar dan berbagai kendala dapat dikendalikan, cakupan sistem prasmanan dapat diperluas secara bertahap. Sebaliknya, temuan yang menunjukkan risiko atau persoalan serius akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan desain sebelum penerapan di lebih banyak dapur MBG. Dengan pendekatan tersebut, ekspansi diharapkan berlangsung terukur dan tetap mendukung tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi secara aman, tertib, dan berkelanjutan bagi siswa.
Sistem prasmanan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa. Menurut Sudaryono, makanan dapat diterima dan dikonsumsi dalam kondisi yang lebih hangat serta segar karena siswa mengambil hidangan ketika waktu makan berlangsung. Cara ini berbeda dari penyajian yang seluruh porsinya telah dibagikan sebelumnya, sehingga makanan berpeluang lebih lama berada di dalam wadah sebelum disantap. Kondisi hidangan yang terjaga dapat mendukung kenyamanan siswa sekaligus meningkatkan ketertarikan mereka terhadap makanan bergizi.
Prasmanan juga memberi ruang bagi siswa untuk menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan dan selera mereka. Apabila masih merasa lapar atau menginginkan tambahan, siswa memiliki kesempatan mengambil porsi berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas tersebut dapat membantu mengurangi makanan yang tersisa karena siswa tidak selalu harus menerima porsi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat yang sama, pengelola tetap perlu memastikan ketersediaan makanan, kebersihan peralatan, serta pengawasan agar proses pengambilan berlangsung tertib dan aman.
Manfaat sistem ini tidak terbatas pada aspek pelayanan makanan. Proses mengambil hidangan secara bergiliran dapat menjadi bagian dari pembelajaran sosial di lingkungan sekolah. Siswa belajar mengantre, menunggu giliran, dan melatih kesabaran ketika menghadapi teman-temannya. Mereka juga dapat membangun kebiasaan saling membantu, misalnya dengan memberi ruang kepada siswa lain, membantu membawa makanan, atau memperhatikan teman yang membutuhkan pendampingan.
Dengan demikian, prasmanan dapat dipandang sebagai sarana pendidikan karakter yang mendukung kemandirian pelajar. Siswa berlatih menentukan kebutuhan, menjaga ketertiban, dan bertanggung jawab atas pilihan makanannya sendiri. Perubahan ini bukan sekadar pergantian cara penyajian, melainkan upaya menghubungkan program MBG dengan pembentukan kebiasaan positif. Jika diterapkan melalui aturan yang jelas dan pendampingan yang memadai, sistem prasmanan berpotensi membuat waktu makan lebih nyaman sekaligus memperkuat keterampilan sosial siswa.
BGN tidak akan menerapkan sistem prasmanan secara seragam di seluruh lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pola penyajian tersebut akan disesuaikan dengan kondisi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, serta lingkungan tempat program dijalankan. Kesiapan sarana, kapasitas dapur, alur distribusi, jumlah penerima manfaat, dan kemampuan pengelola menjadi sejumlah aspek yang perlu dinilai sebelum pola prasmanan diterapkan secara lebih luas.
Selain kesiapan teknis, partisipasi siswa juga akan menjadi pertimbangan penting. Model prasmanan menuntut keterlibatan penerima manfaat dalam mengambil makanan, menjaga ketertiban antrean, memperkirakan porsi, serta mengurangi potensi sisa pangan. Karena itu, sekolah perlu memastikan adanya pendampingan dan aturan yang dapat membantu siswa memahami tanggung jawab mereka selama proses makan berlangsung. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga pembentukan kebiasaan yang baik.
Wakil Menteri Pertanian sekaligus salah satu pejabat yang menyampaikan perkembangan program, Sudaryono, menyatakan bahwa Aceh dinilai sangat memungkinkan untuk menjalankan pola prasmanan. Kondisi di wilayah tersebut dipandang dapat mendukung pelaksanaan uji coba, meskipun penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah dan SPPG. Penilaian lapangan akan diperlukan untuk memastikan sistem tersebut berjalan tertib serta mampu memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan.
Di sisi lain, penerapan pola ini juga diarahkan untuk memperkuat edukasi yang mendorong kemandirian pelajar. Siswa diharapkan belajar memilih makanan secara bijak, mengambil porsi sesuai kebutuhan, dan memahami pentingnya menjaga kebersihan serta ketertiban. Dengan demikian, prasmanan tidak sekadar menjadi metode penyajian, melainkan bagian dari proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Hasil uji coba dan kondisi setiap lokasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk perluasan program. BGN dapat menggunakan temuan tersebut untuk memperbaiki mekanisme, menetapkan lokasi yang siap, serta memilih model penyajian yang paling sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
